Antisipasi Asap dan Kebakaran Lahan, 12 Wilayah di Riau Siaga Karhutla

Kamis, 12 Juni 2025 | 13:39:09 WIB

GILANGNEWS.COM - Sebanyak 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau resmi menetapkan status Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Langkah ini diambil untuk memperkuat kesiapsiagaan serta mempercepat respons dalam penanganan apabila terjadi kebakaran lahan di wilayah tersebut.

Hal itu disampaikan Kepala Pelaksana BPBD dan Damkar Riau, M. Edy Afrizal, saat dikonfirmasi Wartwan pada Kamis (12/6/2025).

"Sebelumnya baru 10 kabupaten/kota yang sudah menetapkan status siaga darurat Karhutla. Dua daerah lagi, yaitu Pekanbaru dan Rokan Hilir, belum. Tapi sekarang semuanya sudah menetapkan status yang sama," ujar Edy.

Baca Juga BPJS Rekrut 10 Ribu Agen Jaminan Sosial Gaet Pekerja Informal

Penetapan status siaga darurat ini, menurutnya, merupakan bagian dari strategi antisipatif agar penanganan Karhutla bisa dilakukan dengan cepat dan terkoordinasi, sebelum dampak yang lebih besar terjadi.

"Ini meliputi penguatan koordinasi, mobilitas sumber daya, logistik, dan anggaran, serta memastikan kesiapan peralatan, perlengkapan, dan personel," tambahnya.

Sementara itu, Kabid Kedaruratan BPBD Riau, Jim Ghafur, menjelaskan bahwa penetapan status siaga darurat memberikan dasar hukum dan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk bergerak lebih cepat dalam menghadapi potensi Karhutla.

"Dengan status ini, pengiriman personel, logistik, dan dukungan teknis bisa dilakukan lebih cepat. Selain itu, koordinasi antar-instansi seperti BPBD, TNI, Polri, hingga perusahaan-perusahaan yang memiliki lahan, juga bisa dilakukan lebih efektif," katanya.

Jim juga menekankan bahwa kesiapsiagaan ini turut mempercepat penyaluran bantuan, terutama bagi masyarakat yang terdampak asap akibat kebakaran hutan dan lahan.

"Dengan kesiapan yang lebih baik, diharapkan dampak negatif Karhutla terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan ekonomi bisa diminimalkan," ujarnya.

Status siaga ini juga menjadi bentuk tindak lanjut dari surat edaran dan instruksi pemerintah pusat terkait pencegahan Karhutla, sekaligus mendorong pengawasan serta penegakan hukum terhadap pembakaran lahan secara ilegal.

"Langkah ini harus dibarengi dengan pengawasan ketat dan tindakan hukum tegas terhadap pembakar lahan. Karena ini bukan hanya soal lingkungan, tapi juga menyangkut keselamatan masyarakat," tutup Jim.

Antisipasi Asap dan Kebakaran Lahan, 12 Wilayah di Riau Siaga Karhutla

Berita Lainnya

Update Waduk Koto Panjang 17 Januari 2026: Elevasi Turun Jadi 81,09 Mdpl

Walikota Agung Nugroho Bentuk Badan CSR Kota Pekanbaru, Libatkan ASN dan Masyarakat

Pemprov Riau Prioritaskan Perbaikan Jalan Rusak di Pekanbaru, UPT Diminta Bergerak Cepat

Walikota Agung Nugroho Resmikan Kencana Mini Soccer, Lapangan Milik Pemda dan Gratis untuk Warga

PHR Temukan Play Stratigrafik Baru di Blok Rokan, Sumur Mustang Hitam MTH-001 Terbukti Ada Hidrokarbon

DPRD Riau Dorong Bapenda Maksimalkan Pajak Air Permukaan, Potensi Triliunan Rupiah

Terkini

Update Waduk Koto Panjang 17 Januari 2026: Elevasi Turun Jadi 81,09 Mdpl

Walikota Agung Nugroho Bentuk Badan CSR Kota Pekanbaru, Libatkan ASN dan Masyarakat

Pemprov Riau Prioritaskan Perbaikan Jalan Rusak di Pekanbaru, UPT Diminta Bergerak Cepat

Walikota Agung Nugroho Resmikan Kencana Mini Soccer, Lapangan Milik Pemda dan Gratis untuk Warga

PHR Temukan Play Stratigrafik Baru di Blok Rokan, Sumur Mustang Hitam MTH-001 Terbukti Ada Hidrokarbon

Banggar DPRD Pekanbaru Buka-bukaan soal APBD 2026: KUA-PPAS Telat, RKA Tak Kunjung Diserahkan

Pajak Parkir Ritel Modern di Pekanbaru Disorot, Zulfan: Jangan Ada Perlakuan ‘’Anak Kandung dan Anak Tiri’’

DPRD Riau Dorong Bapenda Maksimalkan Pajak Air Permukaan, Potensi Triliunan Rupiah

Setelah Buka Sampai Malam, DPRD Harap Puskesmas Pekanbaru Bisa 24 Jam Bertahap

Sekolah Rakyat di Abiseka Rumbai dan Asrama Haji Pekanbaru Sudah Beroperasi