GILANGNEWS.COM - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru, Indra Pomi Nasution dengan hukuman 6 tahun 6 bulan penjara.
Tuntutan ini bahkan lebih berat dibandingkan hukuman yang dijatuhkan kepada eks Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, yang hanya 6 tahun penjara.
Selain pidana penjara, Indra Pomi juga dituntut membayar denda sebesar Rp300 juta subsider 4 bulan kurungan.
Jaksa menilai perbuatan terdakwa memenuhi unsur pelanggaran Pasal 12 huruf f dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Tidak hanya itu, mantan Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru ini juga dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti senilai Rp3,155 miliar.
"Apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya akan disita dan dilelang untuk menutupi kerugian tersebut. Jika harta benda tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun," tegas JPU KPK.
Menanggapi tuntutan tersebut, penasihat hukum Indra Pomi menyatakan akan mengajukan nota pembelaan.
Sementara itu, Indra Pomi mengaku kaget karena tuntutan terhadap dirinya lebih berat dibandingkan Risnandar maupun eks Plt Kabag Umum Setdako Pekanbaru, Novin Karmila.
"Nanti dua minggu lagi, kita akan sampaikan pembelaan. Kita nggak duga juga tuntutan lebih berat," ujarnya usai persidangan.