GILANGNEWS.COM - Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau pada tahun 2026 diprediksi akan mengalami penurunan. Kondisi ini tentu akan berdampak pada pembangunan daerah.
Keuangan yang terbatas mempengaruhi pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan daerah dan program peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau harus menyiapkan langkah-langkah antisipasi dan mencarikan solusi.
Untuk mengantisipasi itu, Anggota DPRD Provinsi Riau Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Siak dan Pelalawan Abdullah meminta Pemprov Riau segera melakukan antisipasi penurunan PAD tersebut.
Apalagi, porsi Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat sudah berkurang. Tentunya akan berdampak signifikan terhadap penurunan APBD.
"Penyebab turunnya pendapatan itu salah satunya adalah DBH minyak bumi. Karena porsi negara dari Blok rokan turun dari 36 ke 16 persen," ungkap Abdullah, Rabu (20/8/2025).
Kemudian, penurunan pendapatan juga dipengaruhi oleh harga minyak dunia yang terus turun diprediksi bisa tembus ke USD 60 perbbarel dan efisiensi TKD 2026.
Dikatakannya, pemerintah pusat masih melakukan efisiensi sebagaimana yang telah diumumkan oleh Menteri keuangan (Menkeu) beberapa hari yang lalu.
Oleh karena itu, Anggota Komisi III DPRD Riau ini berharap, sehubungan dengan mulai disusunnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 dan belum diserahkan ke DPRD, Pemprov harus menghitung dengan cermat, dan tetap optimis tanpa mengabaikan hal-hal yang bersifat realistis.
"Pemprov Riau mesti melakukan langkah-langkah inovatif dalam menciptakan peluang-peluang sumber pendapatan baru agar pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat. Yang mana solusinya hanya kreativitas dalam peningkatan PAD, BUMD dan pengelolaan aset," sarannya.