GILANGNEWS.COM – Aroma busuk mafia tanah di Pekanbaru kian menyengat. Komisi IV DPRD Pekanbaru menduga kuat permainan kotor itu justru bersarang di dalam tubuh BPN Kota Pekanbaru sendiri.
Dugaan itu mencuat lantaran Kepala BPN Pekanbaru, Muji Burohman, dinilai berulang kali menutup-nutupi data krusial saat rapat dengar pendapat terkait sengkarut lahan di Jalan Sudirman, samping Koki Sunda, Rabu (17/9/2025).
Hearing yang dipimpin Sekretaris Komisi IV DPRD, Roni Amriel SH MH, berlangsung panas dan penuh tekanan. Selama hampir dua jam, pertanyaan bertubi-tubi dari anggota dewan tak juga mendapatkan jawaban yang jelas.
Baca Juga Ahok Ikhlas Jalani Hidup di Balik Jeruji Besi
Baca Juga Besok Sidang Terakhir Ahok, Penjagaan Lebih Banyak dari Biasanya
Baca Juga KH Ma'ruf Enggan Bertemu Ahok, karena Alasan Ini
Baca Juga Jaksa sebut sikap ahok merasa paling benar
Bukannya membuka data sertifikat tanah yang dipersoalkan, khususnya SHM No 682, Muji justru berkelit dengan alasan normatif dan berlindung di balik aturan yang disebutnya “sangat dalam”.
“Kami sangat kecewa. Tidak ada political will dari BPN untuk menyelesaikan masalah ini. Jawaban Kakan BPN mutar-mutar, seakan tidak ada niat baik. Padahal masyarakat sudah lama menjerit akibat konflik lahan ini,” tegas Roni Amriel seusai rapat.
Komisi IV DPRD bahkan mencium adanya indikasi kuat keterlibatan oknum BPN dalam pusaran mafia tanah.
“Kalau BPN sendiri yang bermain, jangan harap masalah ini selesai. Karena itu, bila Jumat nanti saat peninjauan lapangan tidak ada kejelasan, kami akan melibatkan Satgas Mafia Tanah Pusat serta Kejaksaan Agung,” ancam Roni.
Nada keras juga datang dari Anggota Komisi IV lainnya, Roni Pasla. Ia menuding Kepala BPN Pekanbaru hanya berputar-putar tanpa memberikan jawaban substansial.
“Nampaknya Pak Kakan ini masuk angin. Jangan mutar-mutar. Kalau memang ada data, buka saja. Jangan halangi rakyat mencari keadilan,” cecarnya dengan nada tinggi.
Senada, Ir Nofrizal juga menuding BPN Pekanbaru tak transparan. Menurutnya, sikap Kepala BPN memperlihatkan indikasi bahwa lembaga negara ini justru menjadi bagian dari masalah, bukan solusi.
“BPN seharusnya hadir sebagai pengayom, bukan malah jadi penghalang. Kalau terus menutupi, kecurigaan publik bahwa mafia tanah itu justru berasal dari dalam BPN sendiri akan semakin kuat,” tegasnya.
Konflik ini bermula dari klaim tumpang tindih lahan seluas 6 hektar di Jalan Sudirman, yang kini dikabarkan akan dibangun swalayan terbesar di Indonesia.
Komisi IV DPRD telah berulang kali menekan BPN agar melakukan floting peninjauan batas lapangan bersama ahli waris, Pemko, dan DPRD. Namun, janji itu tak pernah ditepati.
Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru, Rois SAg, menegaskan bahwa sikap BPN sudah mengkhianati semangat penyelesaian bersama.
“BPN seperti menghalangi. Kalau ini terus dibiarkan, rakyat yang akan jadi korban. Jangan sampai ada lagi cerita rakyat kecil digusur karena permainan mafia tanah,” ucapnya lantang.
Hearing ini sendiri dihadiri lengkap jajaran Komisi IV DPRD Pekanbaru, mulai dari Ketua, Wakil Ketua hingga anggota, serta sejumlah OPD Pemko Pekanbaru, ahli waris, dan perwakilan masyarakat.
Namun dari pihak BPN, Muji Burohman tetap menutup mulut rapat usai hearing. Ia hanya berjanji akan memberi keterangan resmi di pertemuan berikutnya.
Sikap bungkam ini semakin mempertebal kecurigaan bahwa ada permainan gelap yang sengaja ditutupi. Komisi IV DPRD berjanji, jika Jumat (19/9/2025) nanti tidak ada hasil konkret, maka masalah ini akan langsung dibawa ke pusat.
“Biar Satgas Mafia Tanah dan Kejagung yang turun tangan. Supaya tidak ada lagi alasan dari BPN Pekanbaru untuk mengelak,” pungkas Roni Amriel.
Terkini
Selasa, 13 Januari 2026 | 21:17:29 WIB
Selasa, 13 Januari 2026 | 21:14:00 WIB
Selasa, 13 Januari 2026 | 21:07:58 WIB
Selasa, 13 Januari 2026 | 21:01:07 WIB
Selasa, 13 Januari 2026 | 20:55:32 WIB
Selasa, 13 Januari 2026 | 20:49:12 WIB
Selasa, 13 Januari 2026 | 20:46:19 WIB
Selasa, 13 Januari 2026 | 20:40:22 WIB
Selasa, 13 Januari 2026 | 20:35:17 WIB
Selasa, 13 Januari 2026 | 20:26:50 WIB