DPRD Pekanbaru Minta Pemko Cabut Surat Edaran, Dorong Perwako Pemilihan RT/RW Sesuai Aturan

Rabu, 29 Oktober 2025 | 17:45:52 WIB

GILANGNEWS.COM — Komisi I DPRD Kota Pekanbaru menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Asisten I Sekretariat Daerah, Biro Tata Pemerintahan, dan Bagian Hukum Pemerintah Kota Pekanbaru, Rabu (29/10/2025).

Agenda rapat tersebut membahas tindak lanjut pelaksanaan pemilihan ketua RT dan RW yang dijadwalkan berlangsung serentak pada Desember 2025.

Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi I DPRD Pekanbaru, Robin Edward, didampingi Wakil Ketua Komisi I Aidil Amri, Sekretaris Irman Sasrianto, serta anggota Firman, Aidhil Nur Putra, dan Syafri Syarif.

Baca Juga Sebelum Sidang, Fifi Lety Indra Beberkan Fakta Tersembunyi soal Ahok

Baca Juga Jaksa sebut sikap ahok merasa paling benar

Dalam rapat tersebut, Komisi I meminta Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mencabut Surat Edaran Nomor 10/SETDA-TAPEM/647/2024 yang ditandatangani Pelaksana Harian Sekretaris Daerah, Zarman Candra, SSTP, M.Si, pada 20 Desember 2024.

Komisi I menilai, beberapa poin dalam surat edaran tersebut perlu disesuaikan agar tidak bertentangan dengan semangat demokrasi dan regulasi yang lebih tinggi.

“Kami meminta agar surat edaran itu dicabut, dan seluruh ketentuan baru yang berkaitan dengan pemilihan RT dan RW dimasukkan langsung ke dalam Peraturan Wali Kota (Perwako) tentang Pemilihan RT/RW Serentak 2025,” ujar Robin Edward.

Komisi I juga menyampaikan dua poin rekomendasi penting kepada Pemko Pekanbaru.?Pertama, menghapus syarat surat keterangan dari lurah dan camat bagi calon RT dan RW.?Kedua, menetapkan batas usia calon RT dan RW antara 25 hingga 65 tahun.

Robin menegaskan, Komisi I berharap agar Perwako yang disusun tidak mencederai semangat demokrasi masyarakat dan tetap sejalan dengan ketentuan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan.

“Kami ingin pelaksanaan pemilihan RT dan RW ini benar-benar mencerminkan partisipasi warga. Regulasi harus berpihak pada masyarakat dan tidak menimbulkan diskriminasi,” tegas Robin.

Menanggapi hal tersebut, Asisten I Setda Pekanbaru, Masykur Tarmizi, menyatakan bahwa pihaknya akan menampung dan menelaah hasil rekomendasi yang disampaikan Komisi I.

“Kami menghargai masukan DPRD dan akan menjadikannya bahan pertimbangan dalam penyusunan Perwako,” kata Masykur.

DPRD Pekanbaru Minta Pemko Cabut Surat Edaran, Dorong Perwako Pemilihan RT/RW Sesuai Aturan

Berita Lainnya

Respons Cepat dan Akuntabel, Nawakara Hadirkan Keamanan Korporasi Berbasis AI

Program Makan Bergizi Gratis Sentuh 165 Ribu Warga Pekanbaru, DPRD: Ini Investasi Masa Depan

Forum Pengelola Parkir Pekanbaru Protes Kebijakan Pemko, DPRD Nilai Berpotensi Picu Kegaduhan

DPRD Bahas Anggaran Rakyat, Pemerintah Pekanbaru Menghilang: Ada Apa?

DPRD Pekanbaru Temukan Dugaan Pelanggaran dalam Pembangunan Tol Pekanbaru–Rengat

Polemik Perwako RT/RW Memanas, Wali Kota Agung Nugroho Ajak Dialog Terbuka dengan DPRD dan RT/RW

Terkini

Pemko Pekanbaru Operasikan Simpang Baru Tuanku Tambusai–Jalan Paus, Kemacetan Berkurang

PUPR-PKKP Riau Diminta Segera Rampungkan Pendataan dan Perbaikan Jalan Provinsi di Pekanbaru

DPRD Pekanbaru Tantang DLHK Ubah Pola Sampah 2026: Bukan Lagi Angkut Lalu Buang

Kontrak PT SPP Berakhir, Pemko Pekanbaru Amankan Aset Danau Bandar Kayangan

Pelaku Jambret di Tampan Pekanbaru Kabur ke Sumbar, Akhirnya Ditangkap Polisi

Harga CPO Riau Awal 2026 Fluktuatif namun Cenderung Menguat

Program MBG Pekanbaru Diperluas, 165 Ribu Peserta Didik Masih Belum Terjangkau

Simpang Pasir Putih Pekanbaru Rusak Parah, Jalan Berlubang Picu Macet dan Bahaya Kecelakaan

Bea Cukai Pekanbaru Amankan 160 Juta Batang Rokok Ilegal, DPRD Minta Pengawasan Ditingkatkan

Flyover Simpang Garuda Sakti Pekanbaru Segera Dibangun, Pemprov Riau Mulai Bebaskan Lahan 2026