GILANGNEWS.COM - Indonesia ingin hubungan bilateral dengan Jepang kian dipererat berdasarkan prinsip "kerja bersama, maju bersama." Dengan demikian hubungan kedua negara bisa berjalan saling menguntungkan.
Demikian imbauan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam perayaan 60 Tahun Hubungan Diplomatik Indonesia-Jepang pada Sabtu sore, 20 Januari 2018 di Hotel Indonesia Kempinski.
Bagi Wapres JK, tidak mengherankan bila hotel ini jadi tempat perayaan 60 tahun hubungan diplomatik RI -Jepang.
"Hotel ini sangat penting karena dibangun berkat kerja sama dengan Jepang setelah kemerdekaan RI," kata Wapres JK dalam acara yang dihadiri utusan khusus Perdana Menteri Jepang, Toshihiro Nikai, dan bersama sejumlah menteri RI.
Dia yakin bahwa hubungan bilateral saat ini bisa bawa manfaat besar bagi kedua negara.
JK pun mengingatkan bahwa di bidang ekonomi, Jepang merupakan mitra yang sangat strategis. "Jepang merupakan investor kedua terbesar. Selain itu sebanyak 1800 perusahaan Jepang berbisnis di Indonesia dan ini beri kontribusi besar bagi ekonomi," kata JK.
Lalu di bidang politik, kedua negara sudah menjalin kesepakatan kemitraan strategis pada 2006, ICEPA 2007, dan terakhir kunjungan presiden RI pada 2016.
Hubungan dari hati ke hati menjadi kunci. Bekerja bersama dan maju bersama harus menjadi prinsip bagi pengembangan hubungan bilateral antara Indonesia dan Jepang," lanjut JK.
Pernyataan serupa juga dilontarkan utusan khusus Perdana Menteri Jepang yang tengah berkunjung ke Jakarta. Toshihiro Nikai.
" Kami ingin kerja bersama dan maju bersama untuk kemakmuran dan masa depan yang cerah bagi kedua negara," kata Nikai, yang juga membawa rombongan pengusaha Jepang ke Indonesia.
Dia pun menekankan hubungan pertukaran kedua negara yang sangat aktif, terutama yang melibatkan generasi muda. Untuk itu, dalam rangka perayaan hubungam diplomatik kedua negara, lanjut Nikai, pemerintah Jepang akan undang 60 pemuda RI ke Negeri Sakura tahun ini. Selain itu juga mengadakan berbagai kegiatan, termasuk seminar.
Acara perayaan ini juga dihadiri para menteri, seperti Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.