Bamsoet dorong Kemendikbud dan KemenPAN perjuangkan nasib guru honorer

Rabu, 28 Februari 2018 | 20:39:46 WIB

Ketua DPR.

GILANGNEWS.COM - Ketua DPR Bambang Soesatyo mengaku prihatin terhadap nasib guru tidak tetap (GTT), pegawai tidak tetap (PTT) dan honorer. Hingga kini nasib GTT, PTT dan honorer masih sangat tidak jelas.

Padahal, hampir di seluruh wilayah Indonesia masih banyak kekurangan guru PNS. Hal itu disampaikan Bamsoet, sapaan akrabnya, usai bertemu dan mendengarkan aspirasi dari perwakilan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Kebumen.

Bamsoet menemui mereka di kantor DPD Partai Golkar Kebumen dalam rangka reses. Di ajang itu, PGRI menyampaikan aspirasi mengenai nasib GTT, PTT dan honorer.

Baca Juga Bom Bunuh Diri Meledak di Makassar, Pimpinan DPRD Pekanbaru Minta Polri Jaga Ketat Rumah Ibadah

"Saya sangat prihatin dengan nasib GTT, PTT dan honorer yang hingga kini memang masih tidak jelas. Di satu sisi kita kekurangan guru PNS, di sisi lain pemerintah tidak mau mengangkat GTT, PTT dan honorer menjadi guru PNS," ujar Bamsoet, Rabu (28/2).

Sebagai contoh, di Kabupaten Kebumen, kekurangan guru PNS mencapai sekitar 2.500 orang. Untuk mengatasi kekurangan guru dan tenaga kependidikan, setiap sekolah merekrut GTT, PTT dan honorer.

Namun, oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen, keberadaan GTT, PTT dan honorer itu tidak diakui oleh dengan alasan melanggar PP nomor 48 tahun 2005 yang melarang pengangkatan tenaga honorer atau sejenisnya.

"Larangan itu yang menyebabkan Pemkab Kebumen tidak mau mengakui keberadaan GTT, PTT dan honorer. Di sini kendala yang kita jumpai," tutur Bamsoet.

Selain soal itu, aspirasi lainnya yang disampaikan perwakilan PGRI adalah soal sertifikasi guru. Para guru menjelaskan bahwa sertifikasi bisa didapatkan melalui Pendidikan Profesi Guru yang diselenggarakan oleh LPTK. Hanya saja untuk bisa mendaftar sebagai peserta pendidikan profesi itu, harus mempunyai surat keputusan yang ditandatangani oleh Bupati/Wali Kota.

"Nah, bupati atau wali kota, sekali lagi mengaku tersandera Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2005, yang melarang pengangkatan guru honorer. Mereka tidak berani melanggar aturan," ujar Bamsoet.

Dengan itu, Bamsoet berjanji segera meminta Komisi X DPR untuk mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memperjuangkan nasib GTT, PTT dan honorer.

"Saya juga akan meminta Komisi II DPR untuk mendorong Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi segera memberi kepastian nasib jutaan GTT, PTT dan honorer di Indonesia," tuturnya.

Bamsoet dorong Kemendikbud dan KemenPAN perjuangkan nasib guru honorer

Berita Lainnya

Alumni APDN Pekanbaru Purna Bhakti Bantu Warga Terdampak Bencana di Kabupaten Agam

Banjir Bandang (Galodo) Rusak Jembatan Silaiang, Jalan Padang–Padang Panjang Lumpuh

Longsor Tutup Jalan di Kelok 9, Akses Riau–Sumbar Kini Kembali Lancar

Jadwal Bola Malam Ini, 29-30 Agustus 2025: Ada Duel Timnas Indonesia

Ahmad Sahroni Dicopot dari Wakil Ketua Komisi III DPR, NasDem Sebut Rotasi Rutin

Riau Raih Predikat Sangat Tinggi dalam Indeks Kepatuhan Produk Hukum Daerah 2025

Terkini

Pemprov Riau Tuntaskan Perbaikan Sambungan Jembatan Siak I Pekanbaru, Celah 15 Cm Ditutup

Komisi II DPRD Pekanbaru Gelar Rapat dengan Sekda, Bahas Pengelolaan Ruko Sukaramai Trade Center

DPRD Riau Siapkan Ranperda Pemberdayaan Ketahanan Keluarga, Naskah Akademik Disusun Sejak 2022

Pemko Pekanbaru Terbitkan SE Larangan Tebang Pohon Sembarangan, Warga Wajib Izin

DLHK Pekanbaru Tanggapi Truk Sampah Tanpa Penutup yang Viral, Ini Penjelasan Reza Aulia

Polresta Pekanbaru Tangkap 3 Bandar Narkoba di Gang Suri Tauladan, 8 Pengguna Ikut Diamankan

Kepala Lapas Pekanbaru Pimpin Rapat Keamanan, Fokus Cegah Barang Terlarang Masuk

Warga Temukan Pria Meninggal di Kecamatan Sail Pekanbaru, Polisi Lakukan Olah TKP

Kabur Berbulan-bulan, Otak Pencurian Brankas di Sukajadi Pekanbaru Akhirnya Ditangkap

Daftar Anggaran OPD Pekanbaru 2026 Lengkap, Mulai dari Pendidikan hingga Kecamatan