Yusril Tak Banyak Berharap pada Putusan Ajudikasi PBB

Ahad, 04 Maret 2018 | 19:56:28 WIB

Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra tak mau terlalu optimis pada gugatan sengketa verifikasi parpol di Bawaslu.

GILANGNEWS.COM - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengaku tak mau terlalu optimis menghadapi sidang putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Sidang yang digelar di Kantor Bawaslu di Jakarta pada Minggu (4/3) ini akan memutus sengketa antara KPU dan PBB terkait sengketa penyelenggaraan Pemilu 2019.

"Kadang-kadang terlalu optimis, semua bukti semua argumen sudah kami sampaikan dalam sidang, tapi bisa saja keputusan sidang lain dari apa yang kami harapkan," ujarnya saat ditemui di Kantor Bawaslu di Jakarta, Minggu (4/3).

Baca Juga Bom Bunuh Diri Meledak di Makassar, Pimpinan DPRD Pekanbaru Minta Polri Jaga Ketat Rumah Ibadah

Yusril bercermin dari pengalamannya di Pemilu 2014. Saat itu PBB juga dinyatakan tidak lolos oleh KPU karena tiga hal administrasi. PBB pun membawanya ke Bawaslu.

Saat itu, PBB dinyatakan menang oleh Bawaslu atas dua dari tiga kasus yang disengketakan. Namun tetap saja Bawaslu menyatakan PBB tidak lolos.

"Saya masih terngiang-ngiang di telinga saya setelah itu terjadi di gedung ini juga dan terpaksalah saya harus melawan di Pengadilan Tata Usaha Negara waktu itu," tuturnya.

Yusril masih berharap PBB bisa lolos lewat putusan malam ini. Jika tidak, Yusril akan membawa sengketa ini ke persidangan, baik perdata ataupun pidana.

Sengketa KPU dan PBB dimulai saat PBB dinyatakan tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2019 lewat Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

KPU menyatakan PBB tidak lolos verifikasi faktual di Kabupaten Manokwari Selatan.

Bawaslu menggelar mediasi di antara keduanya padaJumat (23/2) dan Sabtu (24/2). Namun tak ada titik temu. Maka proses sengketa dinaikkan ke ajudikasi.

Setelah putusan ini, baik PBB maupun KPU diperbolehkan untuk mengajukan tuntutannya ke Pengadilan Tata Usaha Negata (PTUN). Hal tersebut merujuk ke Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Yusril Tak Banyak Berharap pada Putusan Ajudikasi PBB

Berita Lainnya

Alumni APDN Pekanbaru Purna Bhakti Bantu Warga Terdampak Bencana di Kabupaten Agam

Banjir Bandang (Galodo) Rusak Jembatan Silaiang, Jalan Padang–Padang Panjang Lumpuh

Longsor Tutup Jalan di Kelok 9, Akses Riau–Sumbar Kini Kembali Lancar

Jadwal Bola Malam Ini, 29-30 Agustus 2025: Ada Duel Timnas Indonesia

Ahmad Sahroni Dicopot dari Wakil Ketua Komisi III DPR, NasDem Sebut Rotasi Rutin

Riau Raih Predikat Sangat Tinggi dalam Indeks Kepatuhan Produk Hukum Daerah 2025

Terkini

Pemprov Riau Tuntaskan Perbaikan Sambungan Jembatan Siak I Pekanbaru, Celah 15 Cm Ditutup

Komisi II DPRD Pekanbaru Gelar Rapat dengan Sekda, Bahas Pengelolaan Ruko Sukaramai Trade Center

DPRD Riau Siapkan Ranperda Pemberdayaan Ketahanan Keluarga, Naskah Akademik Disusun Sejak 2022

Pemko Pekanbaru Terbitkan SE Larangan Tebang Pohon Sembarangan, Warga Wajib Izin

DLHK Pekanbaru Tanggapi Truk Sampah Tanpa Penutup yang Viral, Ini Penjelasan Reza Aulia

Polresta Pekanbaru Tangkap 3 Bandar Narkoba di Gang Suri Tauladan, 8 Pengguna Ikut Diamankan

Kepala Lapas Pekanbaru Pimpin Rapat Keamanan, Fokus Cegah Barang Terlarang Masuk

Warga Temukan Pria Meninggal di Kecamatan Sail Pekanbaru, Polisi Lakukan Olah TKP

Kabur Berbulan-bulan, Otak Pencurian Brankas di Sukajadi Pekanbaru Akhirnya Ditangkap

Daftar Anggaran OPD Pekanbaru 2026 Lengkap, Mulai dari Pendidikan hingga Kecamatan