MK Tolak Cabut Larangan Terpidana Maju Pilkada

Selasa, 20 Maret 2018 | 21:41:17 WIB

GILANGNEWS.COM - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi terhadap ketentuan dalam UU Pilkada yang melarang seorang mantan terpidana maju di Pilkada kecuali mengumumkan kasusnya.

Gugatan itu diajukan oleh Ketua DPRD Kabupaten Indra Giri Hilir Dani Muhammad Nursalam, yang pernah dijatuhi putusan pidana selama 3 bulan penjara pada 2010 dalam kasus perjudian.

"Permohonan kabur atau tidak jelas (obscuur libel)," kata Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, pada persidangan di gedung MK, Jakarta, Selasa (20/3).

Baca Juga Bom Bunuh Diri Meledak di Makassar, Pimpinan DPRD Pekanbaru Minta Polri Jaga Ketat Rumah Ibadah

Alasannya, kata dia, Dani tak menjelaskan secara detail kerugiannya akibat ketentuan tersebut. Sehingga, MK tidak melihat kaitan antara gugatan konstitusionalitas aturan itu dengan persoalan yang dialami Dani.

"Dengan demikian uraian pemohon dalam menjelaskan kedudukannya kabur," tegas Hakim Anwar.

Selain itu, Hakim MK juga melihat ada perbedaan dasar-dasar atau alasan permohonan (posita) dengan permohonan (petitum). Padahal, kata Anwar, pihaknya sudah meminta agar pemohon memperbaiki hal tersebut.

"Ternyata pemohon tidak melakukan perbaikan sebagaimana dinasihatkan MK. Oleh karena itu permohonan pemohon menjadi tidak jelas dan kabur," paparnya.

Diketahui, aturan yang digugat Dani adalah Pasal 7 ayat (2) huruf g dan h UU Pilkada tentang syarat pencalonan kepala daerah.

Pasal 7 huruf g UU Pilkada menyatakan bahwa calon kepala daerah harus tidak pernah menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atau mantan terpidana harus mengumumkan status bekas terpidana dan kasusnya kepada publik.

Pasal 7 Huruf h UU Pilkada menyebut bahwa calon kepala daerah tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pada persidangan gugatan itu, November 2017, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati meminta Pemohon memperbaiki kedudukan hukum (legal standing) dan menguraikan kerugian konstitusionalnya akibat aturan itu.

"Kedudukan hukum harus diganti karena menggunakan para pemohon. Kemudian juga dituliskan Pemohon I, namun tidak jelas pemohon itu siapa? Hak konstitusional apa yang dirugikan dengan berlakunya Pasal 7 ayat (2) huruf g dan h? Pemohon ini tidak menjelaskan apa yang terlanggar? Kalau tidak dijelaskan permohonan ini tidak bisa dilanjutkan," terang Maria, dikutip dari laman mahkamahkonstitusi.go.id.

Effendi Saman, kuasa hukum Dani, menyatakan Pemohon berniat mengajukan diri sebagai calon bupati pada Pilkada 2018. Namun, ia terganjal karena pernah dijatuhi putusan pidana akibat kasus perjudian.

Berita Lainnya

''Saya Akan Buktikan dengan Kerja'' Jawaban Muhamad Sambu Harman Usai Disorot Jadi Komisaris PT SPR Langgak di Usia 22 Tahun

Senin, 13 Juli 2026 | 07:51:14 WIB

MK Tolak Cabut Larangan Terpidana Maju Pilkada

Berita Lainnya

Nawakara Dorong Penguatan Keamanan Platform Integrasi di Tengah Meningkatnya Risiko dari Pihak Ketiga

Nawakara Dorong Transformasi Industri AI, Dino B. Hindarto: Indonesia Harus Siap Menjadi Pemimpin

Pedagang Pasar Ramadhan Keluhkan Lonjakan Harga, Sosialisasi 4 Pilar MPR RI Jadi Ruang Curhat Ekonomi Rakyat

Rakernas PSI Partai Super Tbk 2026 Jadi Momentum Konsolidasi Menuju Pemilu 2029

Alumni APDN Pekanbaru Purna Bhakti Bantu Warga Terdampak Bencana di Kabupaten Agam

Banjir Bandang (Galodo) Rusak Jembatan Silaiang, Jalan Padang–Padang Panjang Lumpuh

Terkini

Menteri PANRB Minta ASN Diberi Fleksibilitas Kerja untuk Antar Anak di Hari Pertama Sekolah

Agung Nugroho Beri Kelonggaran Jam Kerja ASN Pekanbaru untuk Antar Anak di Hari Pertama Sekolah

Kadishub Siak Jadi Tersangka OTT Korupsi, Diduga Peras Rekanan Proyek Rp25 Juta

Polresta Pekanbaru Gerebek Kampung Dalam dan Kampung Terendam, Empat Pria Positif Narkoba Diamankan

''Saya Akan Buktikan dengan Kerja'' Jawaban Muhamad Sambu Harman Usai Disorot Jadi Komisaris PT SPR Langgak di Usia 22 Tahun

DPRD Riau Minta Pembelian Seragam SMA/SMK Tak Lagi Lewat Sekolah, Disdik Diminta Terbitkan Edaran

Agung Nugroho Tegas! Seluruh Provider Internet Wajib Tertibkan Kabel Fiber Optik Semrawut di Pekanbaru

DPRD Pekanbaru Dorong Edukasi HIV Usai Dinkes Catat 95 Kasus Sepanjang 2026

DPRD Pekanbaru Desak Pemko Tertibkan Kabel Fiber Optic Ilegal Secara Menyeluruh

31 SMA Negeri di Riau Diduga Mark-up Harga Seragam, SF Hariyanto Pastikan Ada Sanksi