ICW: Larangan Eks Koruptor jadi Caleg Tak Langgar UUD 1945

Ahad, 08 April 2018 | 10:12:15 WIB

Koordinator Divisi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz.

GILANGNEWS.COM - Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menyatakan bahwa rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif tidak bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu, larangan tersebut juga tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Sebelumnya, KPU mencantumkan larangan bagi eks koruptor yang ingin menjadi caleg pada Pemilu 2019 dalam rancangan peraturan KPU (PKPU) tentang pencalonan anggota DPR dan DPRD.

"Tidak bertentangan dengan UUD (1945) dan UU No. 7 tahun 2017," tutur Donal kepada wartawan, Sabtu (7/4).

Baca Juga Bom Bunuh Diri Meledak di Makassar, Pimpinan DPRD Pekanbaru Minta Polri Jaga Ketat Rumah Ibadah

Larangan tersebut, menurut Donal, bukan bentuk pencabutan hak politik terhadap eks koruptor. Oleh karenanya, larangan tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Donal menjelaskan bahwa makna pencabutan hak politik adalah ketika seseorang tidak dapat memperoleh dua jenis hak. Dua hak yang dimaksud Donal, yakni hak untuk memilih dan hak untuk dipilih.

Apabila dilarang menjadi caleg, eks koruptor memang kehilangan hak untuk dipilih. Namun, masih dapat memperoleh haknya untuk memilih. Dengan demikian, larangan tersebut tidak bisa digolongkan sebagai pencabutan hak politik.

"Larangan eks koruptor yang ingin menjadi caleg itu sebuah pembatasan dalam proses demokrasi. Bukan pencabutan hak politik," katanya.

Donal mengapresiasi KPU yang inisiatif menambahkan larangan tersebut meski tidak tercantum dalam UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Menurutnya, langkah KPU itu cenderung progresif dan layak didukung oleh masyarakat.

Sementara itu, Donal juga meminta seluruh partai politik menyetujui larangan tersebut menjadi salah satu aturan dalam pelaksanaan Pemilu 2019 mendatang. Dia berharap, Komisi II DPR dan pemerintah mengesahkan PKPU tentang pencalonan anggota DPR dan DPRD dengan tidak menghapus larangan eks koruptor menjadi caleg.

"Partai politik tidak perlu resisten dengan wacana ini terkecuali jika partai mereka berencana akan merekrut koruptor menjadi caleg," ucap Donal.

Diketahui, KPU memuat larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota DPR dan DPRD. Larangan itu termaktub dalam rancangan PKPU tentang pencalonan anggota DPR dan DPRD Pasal 8 ayat (1) huruf j. Dalam beleid tersebut, tidak hanya mantan napi korupsi, tetapi mantan napi kasus Bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak juga dilarang menjadi caleg.

"Kalau ada penolakan, ini berarti termasuk bagian yang tidak mau bersih," ucap Komisioner KPU Hasyim Asyari.

Hingga kini, PKPU yang memuat larangan itu masih dalam tahap rancangan. KPU akan membahas lebih lanjut bersama Komisi II DPR dan pemerintah pada Senin mendatang (8/4).

Berita Lainnya

''Saya Akan Buktikan dengan Kerja'' Jawaban Muhamad Sambu Harman Usai Disorot Jadi Komisaris PT SPR Langgak di Usia 22 Tahun

Senin, 13 Juli 2026 | 07:51:14 WIB

ICW: Larangan Eks Koruptor jadi Caleg Tak Langgar UUD 1945

Berita Lainnya

Nawakara Dorong Penguatan Keamanan Platform Integrasi di Tengah Meningkatnya Risiko dari Pihak Ketiga

Nawakara Dorong Transformasi Industri AI, Dino B. Hindarto: Indonesia Harus Siap Menjadi Pemimpin

Pedagang Pasar Ramadhan Keluhkan Lonjakan Harga, Sosialisasi 4 Pilar MPR RI Jadi Ruang Curhat Ekonomi Rakyat

Rakernas PSI Partai Super Tbk 2026 Jadi Momentum Konsolidasi Menuju Pemilu 2029

Alumni APDN Pekanbaru Purna Bhakti Bantu Warga Terdampak Bencana di Kabupaten Agam

Banjir Bandang (Galodo) Rusak Jembatan Silaiang, Jalan Padang–Padang Panjang Lumpuh

Terkini

Menteri PANRB Minta ASN Diberi Fleksibilitas Kerja untuk Antar Anak di Hari Pertama Sekolah

Agung Nugroho Beri Kelonggaran Jam Kerja ASN Pekanbaru untuk Antar Anak di Hari Pertama Sekolah

Kadishub Siak Jadi Tersangka OTT Korupsi, Diduga Peras Rekanan Proyek Rp25 Juta

Polresta Pekanbaru Gerebek Kampung Dalam dan Kampung Terendam, Empat Pria Positif Narkoba Diamankan

''Saya Akan Buktikan dengan Kerja'' Jawaban Muhamad Sambu Harman Usai Disorot Jadi Komisaris PT SPR Langgak di Usia 22 Tahun

DPRD Riau Minta Pembelian Seragam SMA/SMK Tak Lagi Lewat Sekolah, Disdik Diminta Terbitkan Edaran

Agung Nugroho Tegas! Seluruh Provider Internet Wajib Tertibkan Kabel Fiber Optik Semrawut di Pekanbaru

DPRD Pekanbaru Dorong Edukasi HIV Usai Dinkes Catat 95 Kasus Sepanjang 2026

DPRD Pekanbaru Desak Pemko Tertibkan Kabel Fiber Optic Ilegal Secara Menyeluruh

31 SMA Negeri di Riau Diduga Mark-up Harga Seragam, SF Hariyanto Pastikan Ada Sanksi