Komite Ojek Online Gugat Undang-Undang LLAJ ke MK

Senin, 21 Mei 2018 | 20:58:26 WIB

MK menggelar sidang perdana uji materi UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diajukan puluhan orang dan tergabung dalam Komite Aksi Transportasi Online.

GILANGNEWS.COM - Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan untuk perkara uji materi Pasal 138 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Perkara ini diajukan 50 orang yang memberikan kuasa kepada Komite Aksi Transportasi Online (KATO). Uji materi yang mereka ajukan ke MK itu terdaftar dengan Nomor 41/PUU-XVI/2018.

Kuasa Hukum KATO Muhammad Jamsari mengatakan UULLAJ tersebut digugat ke MK agar transportasi daring (online) diakui sebagai transportasi umum.

Baca Juga Bom Bunuh Diri Meledak di Makassar, Pimpinan DPRD Pekanbaru Minta Polri Jaga Ketat Rumah Ibadah

"Ini harus ada regulasinya juga (ojek online) sedangkan kita tahu satu-satunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ kita baca memang tidak ada yang mengakomodir roda dua itu," ujar Jamsari saat ditemui di gedung MK, Jakarta, Senin (21/5).

Ia mengatakan aturan tersebut hanya mengatur kendaraan umum beroda empat. Ia mengatakan Pasal 138 ayat 3 dijelaskan angkutan umum orang atau barang hanya dilakukan dengan kendaraan bermotor umum.

Menurut Jamsari definisi Kendaraan bermotor umum yang dimaksud dalam pasal 138 ayat 3 adalah bus, angkutan kota, dan kendaraan roda empat lainnya. Sehingga dalam pasal tersebut tidak ada jaminan konstitusional untuk para pengemudi ojek online.

"Ojek online itu roda dua jadi belum diakomodir, jadi ada kekhawatiran dari kawan-kawan ojek online wah ini ilegal," kata dia.

Pada sidang pemeriksaan pendahuluan Hakim MK Arief Hidayat meminta kepada pemohon untuk merevisi permohonannya paling lambat pada Senin 4 Juni 2018 mendatang.

Menurut Arief permohonan pemohon hanya mengakomodasi kepentingan kelompoknya saja tetapi tidak adil dengan yang lain. Ia meminta kepada pemohon untuk memformulasikan permohonannya agar berlaku untuk semua.

Selain itu permohonan tersebut juga tidak menyebutkan secara jelas kerugian konstitusional atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ tersebut.

"Yang kami baca dalam permohonannya yang pertama ini kami belum paham di mana letaknya inkonstitusionalitasnya di mana kerugian konstitusional dari ke-50 orang pemohon itu," terangnya.

Komite Ojek Online Gugat Undang-Undang LLAJ ke MK

Berita Lainnya

Alumni APDN Pekanbaru Purna Bhakti Bantu Warga Terdampak Bencana di Kabupaten Agam

Banjir Bandang (Galodo) Rusak Jembatan Silaiang, Jalan Padang–Padang Panjang Lumpuh

Longsor Tutup Jalan di Kelok 9, Akses Riau–Sumbar Kini Kembali Lancar

Jadwal Bola Malam Ini, 29-30 Agustus 2025: Ada Duel Timnas Indonesia

Ahmad Sahroni Dicopot dari Wakil Ketua Komisi III DPR, NasDem Sebut Rotasi Rutin

Riau Raih Predikat Sangat Tinggi dalam Indeks Kepatuhan Produk Hukum Daerah 2025

Terkini

Pemprov Riau Tuntaskan Perbaikan Sambungan Jembatan Siak I Pekanbaru, Celah 15 Cm Ditutup

Komisi II DPRD Pekanbaru Gelar Rapat dengan Sekda, Bahas Pengelolaan Ruko Sukaramai Trade Center

DPRD Riau Siapkan Ranperda Pemberdayaan Ketahanan Keluarga, Naskah Akademik Disusun Sejak 2022

Pemko Pekanbaru Terbitkan SE Larangan Tebang Pohon Sembarangan, Warga Wajib Izin

DLHK Pekanbaru Tanggapi Truk Sampah Tanpa Penutup yang Viral, Ini Penjelasan Reza Aulia

Polresta Pekanbaru Tangkap 3 Bandar Narkoba di Gang Suri Tauladan, 8 Pengguna Ikut Diamankan

Kepala Lapas Pekanbaru Pimpin Rapat Keamanan, Fokus Cegah Barang Terlarang Masuk

Warga Temukan Pria Meninggal di Kecamatan Sail Pekanbaru, Polisi Lakukan Olah TKP

Kabur Berbulan-bulan, Otak Pencurian Brankas di Sukajadi Pekanbaru Akhirnya Ditangkap

Daftar Anggaran OPD Pekanbaru 2026 Lengkap, Mulai dari Pendidikan hingga Kecamatan