GILANGNEWS.COM - Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman, mengaku bahwa kebijakan Menteri Keuangan RI yang membebankan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) ke daerah tidak masuk akal. Ia mengatakan seluruh daerah di Indonesia saat ini tengah defisit anggaran. Termasuk di Riau sendiri yang saat ini banyak yang dirasionalisasi.
"Bahkan saat ini kita harus rasionalisasi anggaran APBD Riau hingga Rp1,7 triliun," sebut Dedet pada Senin (4/6/2018).
Dedet menjelaskan bahwa persoalan THR dan gaji ke-13 ini muncul karena tidak adanya koordinasi baik antara Pusat ke daerah. Pusat meminta agar gaji tersebut juga mencakup berbagai tunjangan yang bersumber dari APBD. Padahal untuk APBD Riau 2018 tidak tercantum anggaran tersebut.