GILANGNEWS.COM - Partai Gerindra dan Partai Demokrat resmi berkoalisi setelah Prabowo Subianto dan Susilo Bambang Yudhoyono merampungkan pertemuan di Jakarta, Senin (30/7).
"Kita sepakat melaksanakan kerja sama politik yang tentunya terwujud dalam koalsi. Kami mengajak partai lain utnuk koalisi kuat, untuk memberi solusi dan harapan pada rakyat," kata Prabowo dalam jumpa pers bersama SBY di rumahnya.
Mengenai capres, Prabowo menegaskan bahwa SBY "tidak menuntut suatu nama tertentu."
"Beliau berkali-kali menyampaikan bahwa menyerahkan sepenuhnya, seandainya saya menjadi calon presiden dari koalisi ini," ujarnya.
Hal ini diamini SBY yang mengambil giliran selanjutnya untuk berbicara. Bahkan, dengan gamblang, SBY berkata "kami datang dengan satu pengertian pak Prabowo adalah calon presiden kita."
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo mengungkap visi dan misi koalisi yang dibangun dengan Demokrat "mengutamakan rakyat".
SBY kemudian menekankan bahwa mereka berfokus pada "saudara kita yang tidak mampu, masuk golongan miskin, yang jumlahnya 100 juta orang".
"Kalau daya beli mereka melemah akibat harga naik, APBN kita, sumber daya kita harus diutamakan mengatasi kesulitan kita."
SBY mengulangi bahwa meski koalisinya dengan Prabowo tidak melupakan pentingnya kebebasan dan nilai demokrasi, penegakan hukum, dan hubungan internasional, "namun dari semuanya itu yang kita utamakan rakyat dulu, bukan yang serba benda, bukan yang material, manusianya."
Ucapan SBY yang mengungkit masalah ekonomi sesuai dengan prediksi Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting, Djayadi Hanan.
Sebelumnya, Djayadi mengatakan peluang dari penantang, dalam hal ini Prabowo, akan bertambah jika kinerja pemerintah menurun dan persepsi masyarakat semakin negatif.
Menurutnya ini mungkin saja terjadi karena salah satu faktor terbesar yang memengaruhi evaluasi masyarakat terhadap pemerintah adalah situasi ekonomi.
"Kalau situasi ekonomi yang sekarang masih stabil ini memburuk, misalnya inflasi naik, itu akan mengakibatkan situasi ekonomi riil memburuk dan itu bisa membebani masyarakat dan mengakibatkan kekecewaan masyarakat kepada petahana," imbuhnya.
Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan tenggat pendaftaran untuk Pilpres 2019, yakni 4-10 Agustus. Meski demikian, Prabowo belum menentukan siapa cawapres yang akan mendampinginya.
"Pemilihan calon wakil presiden yang merupakan suatu keputusan yang sangat krusial, akan kita bicarakan lebih lanjut karena perkembangan dinamika politik ini berkembang dari hari ke hari. Jadi kita sepakat bahwa 10 hari ke depan ini, kita harus mencermati, kita harus hadapi dengan teliti dan seksama dengan pertemuan lebih intensif," ujar Prabowo.