Kasasi Ditolak MA, Buni Yani Dinilai Tak Bisa Hindari Bui

Selasa, 27 November 2018 | 08:46:44 WIB

Permohonan kasasi Buni Yani telah ditolak Mahkamah Agung sehingga ia harus menjalani vonis yang telah ditetapkan di PN Bandung yakni 1 tahun dan enam bulan penjara.

GILANGNEWS.COM - Majelis hakim Mahkamah Agung (MA) telah menolak kasasi terdakwa kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Tranksaksi Elektronik (UU ITE), Buni Yani.

Dengan demikian, Buni Yani tetap harus menjalani vonis yang telah dijatuhkan majelis hakim tingkat pertama di Pengadilan Negeri (PN) Bandung yakni satu tahun enam bulan penjara.

Atas vonis PN Bandung yang diputuskan pada 14 November 2017, Buni Yani melakukan langkah hukum lain dari mulai banding hingga kasasi. Atas langkah hukumnya tersebut, mantan wartawan dan dosen itu pun tak dikurung bui.

Baca Juga Bom Bunuh Diri Meledak di Makassar, Pimpinan DPRD Pekanbaru Minta Polri Jaga Ketat Rumah Ibadah

Namun, setelah MA menolak permohonan kasasi, Buni Yani disebut tak bisa menghindar lagi dari kurungan bui.

Pakar hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menyatakan hukuman yang ditetapkan terhadap Buni Yani akan tetap berlaku walaupun Buni Yani nantinya mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan MA.

"Ya, putusan kasasi dalam sebuah perkara adalah putusan akhir yang mempunyai kekuatan hukum tetap." ujar Abdul lewat fasilitas pesan ponsel kepada CNNIndonesia.com, Senin (26/11).

"Jika putusan sudah mempunyai keputusan tetap, maka hukuman harus dijalankan atau dieksekusi," sambungnya.

Meski nantinya Buni Yani mengajukan PK namun tidak akan bisa menunda proses eksekusi vonis pengadilan atas seorang terpidana yang telah inkrah kasusnya.

"Jika dia [mengajukan] PK itu artinya Buni Yani keberatan dan tidak menerima vonis, tetapi hukumannya tetap harus dilaksanakan," tegas Abdul.

Hal tersebut, kata dia, telah ditegaskan secara tersurat dalam Pasal 268 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Abdul menjelaskan bahwa PK bisa dilakukan dalam beberapa situasi tertentu.

"PK bisa diajukan dengan dasar ada keadaan baru yang jika keadaan itu ada, atau diketahui akan mengakibatkan terdakwa dibebaskan atau dakwaan jaksa PU tidak dapat diterima atau dihukum ringan," jelas Abdul.

Dia juga menambahkan PK dapat diajukan apabila ada pertentangan terhadap putusan.

"Selain itu PK juga bisa diajukan atas dasar adanya pertentangan dalam putusan atau adanya kekhilafan hakim," tuturnya.

Kasasi Ditolak MA, Buni Yani Dinilai Tak Bisa Hindari Bui

Berita Lainnya

Alumni APDN Pekanbaru Purna Bhakti Bantu Warga Terdampak Bencana di Kabupaten Agam

Banjir Bandang (Galodo) Rusak Jembatan Silaiang, Jalan Padang–Padang Panjang Lumpuh

Longsor Tutup Jalan di Kelok 9, Akses Riau–Sumbar Kini Kembali Lancar

Jadwal Bola Malam Ini, 29-30 Agustus 2025: Ada Duel Timnas Indonesia

Ahmad Sahroni Dicopot dari Wakil Ketua Komisi III DPR, NasDem Sebut Rotasi Rutin

Riau Raih Predikat Sangat Tinggi dalam Indeks Kepatuhan Produk Hukum Daerah 2025

Terkini

RUPS-LB PT SPR Digelar 23 Januari 2026, Pemprov Riau Usulkan Perombakan Direksi

Pekanbaru Siap Kembangkan Wisata Halal, UMKM Diminta Punya Sertifikat Halal

Harga Emas di Pasar Cik Puan Pekanbaru Naik Jadi Rp2,6 Juta per Gram

Reses DPRD Riau Dikebut Sebelum Ramadan, Ketua DPRD Sebut Waktu Mepet

Hati-hati! Tebang Pohon Pelindung di Pekanbaru Bisa Berujung Pidana

APBN Regional Riau Akhir 2025 Defisit Rp5,6 Triliun, Turun Dibanding Tahun Lalu

DPRD Pekanbaru Minta THM Tutup Selama Ramadan 2026, Pemko Diminta Terbitkan Surat Edaran

Polda Riau Amankan 9 Tersangka Kasus TNTN, Perusakan Satgas PKH dan Perambahan Lahan

DPRD Pekanbaru Minta Polisi Blokir Habis Situs Judi Online, Demi Lindungi Generasi Muda

Pemko Pekanbaru Koordinasi dengan Pemprov Riau Perbaiki Jalan Sudirman Ujung yang Rusak