Pegawai KPK Diperiksa Soal Penganiayaan di Hotel Borobudur

Rabu, 06 Februari 2019 | 11:36:49 WIB

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan pihaknya akan memeriksa pegawai KPK.

GILANGNEWS.COM - Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya akan memeriksa pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Gilang Wicaksono.

Gilang merupakan salah satu pegawai KPK sekaligus pelapor yang mengalami penganiayaan saat menghadiri rapat koordinasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua di Hotel Borobudur, Minggu (2/2) dini hari.

"Iya, benar hari ini diagendakan seperti itu," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Rabu (6/2).

Baca Juga Bom Bunuh Diri Meledak di Makassar, Pimpinan DPRD Pekanbaru Minta Polri Jaga Ketat Rumah Ibadah

Namun Argo tak membeberkan materi pemeriksaan pegawai KPK itu. "Tunggu saja," ucap Argo.

Sebelumnya, Gilang melaporkan kejadian pemukulan yang dialaminya saat bertugas. Dia mengaku dipukul ketika mengambil foto di tengah aktivitas rapat antara Pemprov Papua dengan anggota DPRD Papua di Hotel Borobudur pada Sabtu (2/2).

Beberapa orang peserta rapat pun menghampiri kedua pegawai KPK tersebut dan menanyainya. Setelah ditanyai, identitas mereka terungkap sebagai seorang pegawai KPK yang sedang melaksanakan tugas. Kedua petugas itu pun dipukuli hingga terluka.

Pihak KPK melaporkan insiden tersebut ke Polda Metro Jaya pada Minggu (3/2). Tak terima, pihak Pemprov Papua malah melaporkan balik pegawai KPK itu atas tuduhan pencemaran nama baik.

Sebab, dari ponsel pegawai KPK yang sempat diperiksa pihak Pemprov, terdapat pesan terkait salah satu pejabat akan melakukan tindakan suap saat rapat tersebut.

"Isi pesan WhatsApp telapor sempat dibaca. Ada kata-kata yang berisi akan ada penyuapan yang dilakukan Pemprov Papua. Faktanya tidak ada penyuapan," kata Argo.

Atas dasar itu, pihak Pemprov Papua melalui Alexnader Kapisa melapor ke Polda Metro Jaya pada Senin (4/2) dengan nomor laporan LP/716/II/2019/PMJ/Dit.Reskrimsus.

Pata terlapor dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) dan Pasal 35 Jo Pasal 51 Ayat (1) UU RI No 19 Tahun 2016 Tentang ITE.

Terkait laporan itu, KPK menilai institusi negara atau daerah tidak dapat menjadi korban dalam pasal pencemaran nama baik yang diatur dalam UU ITE atau KUHP. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan tindak pidana pencemaran nama baik merupakan delik aduan atau hanya bisa diproses atas laporan orang yang dirugikan.

"Menjadi pertanyaan hukum juga, apakah institusi negara atau daerah dapat menjadi korban dalam artian penerapan pasal pencemaran nama baik seperti yang diatur di UU ITE atau KUHP? Bukankah aturan tersebut merupakan delik aduan?" ujar Febri dalam keterangan tertulis, Selasa (5/2).

Pegawai KPK Diperiksa Soal Penganiayaan di Hotel Borobudur

Berita Lainnya

Jerinx Didampingi 15 Kuasa Hukum Hadapi Kasus Dugaan Pengancaman

Motif Penyerangan Gereja Sumsel Terkait Pemilihan Kepala Desa

Rokok Elektrik Turunkan Kesuburan Pria Dewasa

Massa Reuni Akbar 212 Bubar Sambil Berselawat

Lima Saksi Penyebar Fitnah Uang Baru Sudah Diperiksa

Ratusan Pengemudi Ojek Online Demo Santroni Kantor Grab

Terkini

Hasil CPNS 2024 Diumumkan! Begini Cara Mengecek dan Arti Kode Kelulusanmu

Shin Tae Yong Terancam Digantikan Pelatih Top Eropa? Ini Kata Bung Harpa

Tegak Lurus dengan Syamsuar, Golkar Pekanbaru Solid Dukung Parisman Ihwan

Alvin Lim, Pengacara yang Menginspirasi Banyak Orang, Meninggal Dunia

Trans Metro Pekanbaru Mati Mesin, Tunggakan BBM Rp630 Juta

SF Hariyanto Tak Masuk Bursa Ketua DPD PDI Perjuangan Riau, Berpeluang ke Partai Lain

Mabuk Berujung Kecelakaan, Aparat Pekanbaru Gelar Razia Minuman Beralkohol

AKAN DIARAHKAN KEMANA KEAHLIAN PENYAKIT DALAM (Internis) KEDOKTERAN INDONESIA?

Dua Jam Dikurung di Pesawat Super Air Jet, DPRD Riau Akan Hearing Maskapai

Pemilihan RT/RW Ditunda, DPRD Pekanbaru Pertanyakan Langkah Pemko