"Ada di Riau rakit bom dalam kampus, ada lagi dosen anti China. Ada lagi dulu dosen di Semarang belain HTI, di ITB juga ada guru besar rakit bom," katanya.

Ketua Umum PBNU ini mengatakan perlu peran dan tanggung jawab dari tiap rektor di universitas untuk menangani permasalahan radikalisme. Ia juga mendorong peran menteri yang menangani sektor pendidikan untuk ikut berperan mencegah radikalisme.

"Itu tanggung jawab rektor dan menteri pendidikan. Pak Nasir (mendikti sebelumnya) sudah berbuat banyak. Menteri sekarang harus lebih tegas lagi," ucapnya.

Radikalisme di kampus sebelumnya juga menjadi salah satu kajian di Komisi X DPR RI. Komisi X menggulirkan wacana agar organisasi ekstra kampus bisa menggelar aktivitas di kampus melalui pencabutan Surat Keputusan (SK) Dirjen Dikti Nomor 26/DIKTI/KEP/2002 tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik yang pernah diterbitkan Dirjen Dikti pada tahun 2002 lalu.

Anggota Komisi X Muhammad Nur Purnamasidi meminta agar pemerintah mencabut aturan itu karena terlalu sembrono dalam mengeluarkan keputusan tersebut. "Bahwa SK Dirjen Dikti itu ngawur dan harus di cabut," kata Nur, beberapa waktu lalu.

Nur mempercayai tumbuhnya radikalisme di dalam kampus tak lepas dari dilarangnya organisasi ekstra untuk beraktivitas di kampus.

Hal itu tak lepas karena banyak organisasi ekstra kampus yang memiliki kekuatan dan kemampuan secara sistematis untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila dan Islam yang moderat bagi para mahasiswa.

Sumber : CNN Indonesia /  Editor : CCL