Komnas HAM Surati Jokowi dan Puan Agar Tunda Pengesahan RKUHP
GILANGNEWS.COM - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melayangkan surat kepada Presiden Joko Widodo dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani agar menunda pengesahan Rancangan Undang-undang Kitab Hukum Pidana (RKUHP).
"Komnas HAM RI meminta kepada Presiden RI dan DPR RI supaya rencana pengesahan RKUHP ditunda," ujar Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam, kepada wartawan, Selasa (7/4).
Anam mengatakan surat bernomor 062/TUA/IX/2019 yang dikirim kepada Jokowi dan Puan tak hanya berisi permintaan agar RKUHP tak disahkan, tetapi juga berisi tentang pasal-pasal bermasalah.
"Di antaranya terkait dengan berlakunya hukum kebiasaan di masyarakat yang rawan untuk ditafsirkan secara salah, pidana mati, dan tindak pidana khusus khususnya kejahatan yang dianggap kejahatan yang luar biasa seperti pelanggaran HAM yang berat," kata Anam.
- Bapak Perkosa Anak Selama 13 Tahun, Berapa Kali Perbuatan Keji Itu Dilakukan?
- Penjelasan Mendagri soal Polemik 'e-KTP Medan' Milik Djarot
- Firdaus - Ayat Komit Tingkatkan Kualitas Pendidikan
- Ombudsman Telah Serahkan Hasil Rekomendasi TWK Pegawai KPK Ke Presiden dan DPR
- Wonder Women 'Dikalahkan' Staf Wanita di PBB
- Ada 78 Adegan Bakal Digelar di Rekonstruksi Kasus Brigadir J, Ini Rinciannya
Tulis Komentar