Berdasarkan sektor, sumbangan dividen dari BUMN perbankan diperkirakan mencapai RP11,9 triliun. Sisanya sekitar Rp14,2 triliun dari BUMN non-bank.

Lebih lanjut, pemerintah menyiapkan beberapa langkah untuk menjaga kinerja BUMN pada 2021.

Pertama, menjaga profitabilitas dan likuiditas perusahaan dengan mempertimbangkan tingkat laba, kemampuan pendanaan, dan solvabilitas.

Kedua, menjaga persepsi investor yang dapat berpotensi menurunkan nilai pasar BUMN yang terdaftar di bursa efek.

Ketiga, penyesuaian regulasi dan perjanjian yang mengikat BUMN (covenant).

Keempat, penetapan dividen lebih selektif untuk menyeimbangkan antara kebutuhan APBN dengan pelaksanaan program dan kesinambungan usaha BUMN. Kelima, reformasi dan penataan BUMN dalam rangka memperbaiki kinerja BUMN sehingga mampu meningkatkan penerimaan negara.

Sementara untuk tahun ini, Menteri BUMN Erick Thohir yang semula ingin sumbangan dividen kepada negara meningkat dua kali lipat dari target, kini memperkirakan hal yang sebaliknya. Ia sempat meramal target dividen BUMN hanya akan mencapai Rp12,25 triliun atau 25 persen dari target tahun ini.

Sebab, ia mencatat dampak pandemi corona telah menggerus kinerja 90 persen dari total BUMN yang mencapai 107 perusahaan. Proyeksinya, hanya 10 persen BUMN yang mampu menjaga kinerja keuangan di tengah pandemi.

"90 persen bisnis di BUMN terdampak akibat virus corona, hanya 10 persen (yang bertahan)," ujar Erick, beberapa waktu lalu.

Bahkan, menurutnya, setoran dividen kepada negara baru bisa normal mulai 2022 mendatang. "Pemulihan yang kami berlakukan di BUMN butuh waktu dua tahun untuk mulai kembali di titik normal," katanya.

Sumber : cakaplah.com /  Editor : ge