Djayadi juga khawatir Pilkada Serentak 2020 nantinya malah akan menjadi klaster baru penyebaran virus corona. Hal ini sudah terlihat dari arak-arakan dan konvoi sejumlah pasangan calon yang akan mendaftar ke KPU di hari pertama pendaftaraan, Jumat (4/9).

"Ada kekhawatiran, dan kalau saya melihat pendaftaran hari pertama (pasangan calon), kekhawatiran saya makin meningkat bahwa pilkada bisa menjadi sumber virus spreader dari virus Covid-19, jadi klaster baru Covid-19," tuturnya.

Kendati demikian, masih berdasarkan hasil penelitian LSI, masyarakat cenderung memilih untuk menerapkan sistem Pilkada langsung. Meski di tengah pandemi, masyarakat menolak jika pemilihan kepala daerah dilakukan lewat DPRD.

"Bahkan di era pandemi sekarang ini, masyarakat tetap menganggap bahwa untuk memilih kepala daerah lebih baik secara langsung, tidak melalui DPRD," ujarnya.

Pemerintah sendiri telah menggelontorkan anggaran tambahan sebesar Rp5 triliun untuk Pilkada Serentak 2020. Dana itu dialokasikan untuk membiayai perlengkapan dan persiapan penunjang pelaksanaan Pilkada 2020 sesuai protokol kesehatan di tengah wabah virus corona.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan dana tersebut digunakan untuk membelanjakan perlengkapan protokol kesehatan selama Pilkada 2020 berlangsung. Sejak awal, kata Mahfud, pemerintah berprinsip pelaksanaan Pilkada 2020 harus sesuai protokol kesehatan.

"Tak kurang Rp5 triliun tambahan dana. Kita sudah carikan dana dan sudah terpenuhi. Ini digunakan membiayai perlengkapan dan persiapan tambahan sebagai penunjang pelaksanaan Pilkada 2020 yang sesuai protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19," kata Mahfud dalam sebuah diskusi virtual, Sabtu (5/9).

Sumber : cakaplah.com /  Editor : CCL