UU Ciptaker Disahkan, PKS: Presiden Harus Bertanggung Jawab
GILANGNEWS.COM - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Habib Aboe Bakar Alhabsy bahwa mengatakan Presiden Joko Widodo harus bertanggung jawab atas disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Khususnya, setelah adanya penyampaian aspirasi penolakan yang puncaknya terjadi pada Kamis (8/10).
"Presiden Jokowi jangan balik badan dan segera menemui massa aksi tolak UU Cipta Kerja. Di sini pemerintah juga menjadi pihak yang bertanggungjawab sebagai pihak pengusul," ujar Aboe lewat keterangan tertulisnya, Kamis (8/10).
Ia juga menegaskan, PKS berada bersama masyarakat sipil, baik buruh, mahasiswa dan elemen lainnya. Serta konsisten menolak UU Cipta Kerja yang dinilai melanggar konstitusi dan menyengsarakan rakyat.
"PKS telah mendesak Presiden mengeluarkan Perppu untuk membatalkan UU Cipta Kerja. Kami juga mendorong elemen masyarakat sipil untuk mengajukan permohonan uji materil atau judical review UU Cipta Kerja ke MK," ujar Aboe.
Tulis Komentar