"Ya, beredarnya mungkin ke apa, diedarkan oleh bank, bank itu mungkin terafiliasi kepada pengusaha-pengusaha tertentu yang mungkin mampu. Saya enggak ngerti apa ada pengusaha kecil menengah juga yang diberikan prioritas?" ujarnya.

Dengan melihat pola tersebut, mantan Kapolri itu menganggap realisasi APBD justru dijalankan oleh pengusaha bukan oleh pemerintah. Hal tersebut yang menjadikan program tingkat pemerintah pusat dan daerah menjadi tidak sinkron.

Karena temuan itu, Tito memohon kepada kepala daerah untuk tidak mencari aman soal anggaran. Namun yang ia inginkan justru para kepala daerah memanfaatkan betul dana yang ada untuk dijadikan program dalam rangka penanganan pandemi virus Corona (Covid-19).

"Ini dalam rangka pemulihan ekonomi, spesifik menjaga tingkat inflasi yang kondusif," tuturnya.

Sumber : cakaplah.com /  Editor : ge