Namun kata Edy, Pandemi Covid-19 justru bisa menjadi momentum yang dapat digunakan untuk mengintegrasikan dan mengkonsolidasikan berbagai program penanggulangan kemiskinan.  Sebab banyak hal yang bisa dilakukan pemerintah dan lembaga non pemerintah.

"Tapi jika tidak dilakukan secara integrasi, maka hasilnya tidak akan terlihat. Jadi semuanya harus dijalankan dengan strategi besar yang solid dan terintegrasi," katanya.

Sebab menurut Edy, tidak terintegrasinya layanan dan program penanggulangan kemiskinan dapat membuat keluarga penerima manfaat tidak mendapatkan akses yang maksimal terhadap program penanggulangan kemiskinan yang mereka butuhkan.

"Karena dalam implementasi program penanggulangan kemiskinan itu tantangan terbesarnya adalah memastikan penerima manfaat adalah pihak yang berhak dan harus tetap sasaran," ujarnya.

Sebagai upaya menghindari persoalan tersebut, Pemprov Riau telah membentuk Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) untuk penanganan fakir miskin. 

"Harapan kami tentu kabupaten kota bisa membentuk kelembagaan SLRT ini sampai ke tingkat desa atau kelurahan," katanya. 

Selain itu, kata Edy yang tidak kalah penting lagi, pemerintah kabupaten kota juga harus mengupdate dan melakukan verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Minimal satu kali satu tahun, atau empat kali dalam setahun. (RL)

Sumber : RIL /  Editor : GN 1