Langkah-langkah intervensi tersebut adalah dengan meningkatkan kapasitas ICU dari RS dengan oksigen sentral pada daerah-daerah yang memiliki tingkat kematian tinggi. Kemudian menyediakan isolasi terpusat dan terpantau bagi pasien resiko tinggi yang melakukan isolasi mandiri.

Selain itu, Dinas Kesehatan diminta untuk berkoordinasi dengan TNI untuk memperoleh akses paket obat gratis dari Presiden. Satuan Tugas (Satgas) PPKM di level desa harus kembali diaktifkan dan melakukan pemantauan ketat terhadap setiap warga yang terindikasi mengalami gejala Covid-19.

Selanjutnya, pemerintah secara berkala akan menerapkan pemantauan angka kematian dengan kerangka yang mencakup jumlah kasus kematian yang sudah divaksin, kasus komorbid, klasifikasi usia, ketersediaan akses terhadap obat-obatan, perawatan oksigen, pentahapan penyakit dan paparan terhadap badai sitokin serta lokasi kematian. Kerangka tersebut kata dia akan diterapkan agar seterusnya pemerintah dapat mengambil langkah mitigasi secara strategis, komprehensif dan tepat sasaran.

“Kunci dalam menangani pandemi ini adalah disiplin dan kerja bahu-membahu. Dengan bersama-sama dan konsisten melakukan dan meningkatkan testing dan tracing , diharapkan mata rantai ini akan terputus,” ungkapnya.

Rakor ini turut dihadiri oleh Menteri Kesehatan, Gubernur Bali, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Timur, Deputi Gubernur DKI Jakarta, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Bupati Surakarta, Bupati Karawang dan perwakilan kementerian dan lembaga terkait.

Sumber : merdeka.com /  Editor : GN1