Doktor bidang kebijakan pembangunan dan perlindungan sosial University of California Amerika Serikat ini menilai pemerintah menghadapi tiga dilema utama belakangan ini. Peraturan PPKM Level 4 yang terbaru kali ini adalah hasil kompromi dari dilema-dilema itu.

"Dilema itu disebabkan oleh fakta bahwa mayoritas masyarakat Indonesia bekerja di sektor informal, itu di atas 60% sampai 65%, termasuk pedagang kaki lima hingga buruh," tutur Abbas.

Rakyat kecil yang bekerja di sektor informal mengandalkan penghidupannya lewat pendapatan harian. Rakyat kecil ini tidak bisa dipaksa tinggal di rumah seperti sektor formal yang mengandalkan pendapatan dari gaji bulanan tetap. Bantuan sosial tidak bisa mencukupi kebutuhan mereka, terlebih bila rakyat kecil ini punya anak dan istri. Itulah dilema pertama.

Dilema Kedua, pemerintah menghadapi fakta bahwa dunia internasional memandang indonesia lebih negatif, gara2 peningkatan pandemi yg menurunkan status indonesia sebagai tujuan perdagangan dan perjalanan. Ini membuat indonesia semakin sulit. Ini menurunkan citra indonesia di mata internasional krn dianggap gagal menahan laju pandemi.

Dilema Ketiga, ada efek politik cukup serius. Krn masy semakin gelisah dgn kondisi ekonomi yg sulit dan pandemi yg menakutkan, masyarakt secara psikologis kelelahan. Mereka mempersoalkan kepercayaan mereka kepada pemerintah: ini sanggup gak pemerintah mengatasi pandemi? Ini efeknya kepada Jokowi. Ini berdampak scr politik.

"Masyarakat menjadi sangat rentan diprovokasi, rentan dipengaruhi hoax, rentan dibingungkan informasi obat-obat mujarab tanpa hasil. Kalau tidak ditangani dengan baik, ini bisa amat rumit. Kalau rakyat kecil yang gelisah ini tidak terkanalisasi, maka bendungan bisa jebol," kata Abbas.

Napas rakyat kecil harus dijamin pada kondisi pagebluk ini. Di sisi lain, pagebluk itu sendiri juga harus diatasi supaya dunia (lewat WHO dan persepsinya bisa merembet ke investor) tidak menilai jelek soal Indonesia.

"Persis, dilema itulah yang menjadi dasar memutuskan supaya PPKM kali ini tetap dilanjutkan pada Level 4, tetapi kompromi dilakukan," kata Abbas.

Keputusan terbaik

Pakar ilmu politik dari Universitas Paramadina sekaligus pendiri lembaga survei KedaiKOPI, Hendri Satrio (Hensat), menjelaskan virus Corona tidak bisa ditawar-tawar lagi menuntut pembatasan. Namun di sisi ekonomi, ada rakyat kecil yang harus tetap memperoleh pendapatan. Dari dua pertimbangan itu, lahirlah kebijakan pemerintahan Jokowi untuk PPKM Level 4 yang diperpanjang ini.

"Apa yang dilakukan Pak Jokowi adalah keputusan terbaik pemerintah selama penanganan pandemi. Ini karena aspek kesehatan didahulukan dan faktor-faktor yang lain juga diikutkan," kata Hensat, dihubungi terpisah.

"Dari sisi ekonomi, pemerintah memahami bahwa pihak yang terdampak paling keras adalah masyarakat kelas menengah ke bawah. Dalam kondisi terbatas, kini mereka diizinkan melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi," kata Hensat.

Namun konsistensi penerapan kebijakan ini juga mutlak perlu supaya terhindar dari kesia-siaan. Pembatasan mobilitas masyarakat tak boleh kendor. Penting pula agar pemerintah menjamin informasi yang baik supaya masyarakat paham kondisi riil perkembangan pandemi COVID-19 di Indonesia. Pemerintah juga harus memberi ruang luas bagi partisipasi masyarakat dalam menangani pandemi.

Sumber : detiknews.com /  Editor : GN1