GILANGNEWS.COM - Penolakan fasilitas isoman yang disediakan Setjen DPR berdatangan. Semua fraksi di DPR menolak adanya pengadaan fasilitas tersebut.
Untuk diketahui Sekjen DPR mengeluarkan surat adanya fasilitas isoman bagi anggota, tenaga ahli hingga staf DPR. Namun kesembilan fraksi itu meminta fasilitas isoman anggota DPR ditiadakan.
PAN bersuara lantang menolak fasilitas tersebut. Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto meminta fasilitas isoman di hotel tersebut dibatalkan.
"Bahwa terhadap keputusan Sekjen DPR yang menyediakan hotel untuk isoman para anggota DPR yang terpapar COVID-19, saya kira ini tidak tepat dan kami berharap ini dibatalkan," kata Yandri kepada wartawan, Rabu (28/7/2021).
PKB
Senada dengan Yandri, Waketum PKB Jazuli Fawaid menyatakan kalau fraksinya menolak fasilitas hotel untuk anggota DPR terpapar COVID. Lebih baik menurutnya, uangnya dipergunakan untuk membantu masyarakat yang isoman.
"F-PKB tegas menolak, kami mendahulukan kepentingan rakyat sesuai maklumat Ketum PKB agar jajaran F-PKB turun tangan melayani masyarakat yang sedang isoman," kata Jazilul kepada wartawan, Rabu (28/7/2021).
Golkar
Anggota Fraksi Golkar DPR, Sarmuji, juga menolak fasilitas tersebut. Dia menilai program Kesetjenan DPR itu tak sensitif.
"Tidak ada urgensinya isoman anggota DPR dibiayai negara. Di saat rakyat kesulitan mencukupi kebutuhan untuk melaksanakan isoman di rumah masing-masing, kesekjenan DPR membuat program yang tidak sensitif dengan kesulitan yang dihadapi oleh rakyat. Lagian kalau untuk Isoman seharusnya anggota DPR masih bisa menggunakan dana pribadinya masing-masing," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Kamis (29/7/2021).
Waketum Golkar Nuruf Arifin menyatakan tidak perlu ada pengistimewaan bagi anggota DPR. Lebih baik menurutnya, anggaran itu digunakan untuk disumbangkan kepada masyarakat yang terdampak pandemi.
"Kami konsisten dengan pernyataan sebelumnya, bahwa tidak perlu ada tindakan pengistimewaan bagi para anggota parlemen. Fasilitas yang diberikan kesetjenan sebaiknya disumbangkan untuk nakes dan masyarakat yang lebih membutuhkan. Kami menolak ide-ide yang memperlihatkan tidak adanya sensitivitas dan keberpihakan kepada rakyat," ujarnya.
PDIP
Anggota Fraksi PDIP PDR Hendrawan Supratikno menyuarakan pendapat serupa. Menurut dia program itu berlebihan.
"Hemat saya, jelas itu berlebihan alias mubadzir, mohon kembalikan saja anggarannya untuk kepentingan rakyat yang isoman," kata Hendrawan.
PPP
Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek memastikan sikap menolak kebijakan isolasi di hotel bagi anggota DPR. Meski demikian, Awiek menyebut sebetulnya fasilitas tersebut sah dan sama seperti fasilitas asuransi kesehatan untuk pejabat negara yang tidak wajib diambil.
"F-PPP tidak mengambil fasilitas tersebut. Meskipun secara umum fasilitas tersebut sah-sah saja dan boleh-boleh saja sama seperti fasilitas asuransi kesehatan untuk pejabat negara. Sifatnya pilihan bukan kewajiban," kata Awiek saat dihubungi, Rabu (28/7/2021).
NasDem
Ketua Fraksi NasDem Ahmad Ali juga menyampaikan sikap NasDem terkait fasilitas isolasi di hotel bagi anggota DPR. Ahmad menyebut pihaknya menolak fasilitas tersebut lantaran berlebihan di tengah kondisi masyarakat yang kesulitan saat ini.
"Fraksi partai-partai secara tegas menolak fasilitas isolasi mandiri di hotel bintang tiga yang diberikan kesekjenan DPR untuk anggota DPR yang terpapar positif COVID-19. Menurut kami, kebijakan tersebut berlebihan mengingat saat ini tidak sedikit masyarakat bawah yang kesulitan memperoleh layanan kesehatan. Akan lebih tepat jika fasilitas tersebut dialokasikan untuk kalangan rakyat bawah," ujarnya.
Gerindra
Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman juga merespons fasilitas isolasi di hotel untuk anggota DPR. Dia menyebut, berdasarkan pembicaraan para anggota DPR, kebanyakan enggan mengambil fasilitas tersebut walaupun disediakan.
"Tadi ngobrol di WA banyak rekan-rekan yang bilang enggan dengan fasilitas tersebut kalaupun memang ada. Kalau memungkinkan isoman di rumah masing-masing tentu lebih nyaman karena dekat dan bisa berkomunikasi dengan keluarga atau bisa juga di Wisma DPR di kawasan Kopo jika rumah pribadi terlalu kecil," sebutnya.
PKS
Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menyampaikan sikap PKS terhadap fasilitas isolasi di hotel bagi anggota DPR yang diajukan Sekjen DPR RI. Jazuli menilai seharusnya kebijakan yang diambil memperhitungkan urgensi dan empati atas kondisi rakyat kebanyakan yang kesulitan saat pandemi ini.
"Namun demikian, pada praktiknya harus benar-benar menimbang urgensi, prioritas, dan empati terhadap kondisi rakyat kebanyakan yang jauh lebih sulit dalam menghadapi wabah COVID-19 ini," ujar Jazuli.
Partai Demokrat
Anggota DPR Fraksi PD Herman Khaeron meminta agar penyediaan fasilitas hotel bagi anggota DPR dikaji ulang. Herman meminta agar anggaran itu disumbangkan untuk memperkuat tim medis DPR agar bisa digunakan untuk masyarakat umum.
"Saya setuju fasilitas hotel untuk isoman anggota DPR ditinjau ulang, karena menurut saya yang lebih penting saat ini adalah memperkuat dan mengembangkan polyklinik DPR yang sudah ada agar juga bermanfaat bagi masyarakat umum. Ketika terpapar Covid yang dibutuhkan adalah kehadiran paramedis bukan tempat isoman, dan saya yakin bagi para anggota DPR lebih nyaman isoman di rumahnya masing-masing," ujarnya.
Tulis Komentar