Pejabat Dapat Booster, Kemenkes Sebut Tanggung Jawab Alokasi Vaksin di Pemda
GILANGNEWS.COM - Anggota Komisi IX DPR RI Aliyah Mustika Ilham mengungkap laporan LaporCovid-19 terkait sejumlah pejabat telah menerima vaksin booster atau suntikan ketiga. Bahkan, ada pejabat daerah yang menerima vaksin Moderna yang diperuntukan sebagai booster tenaga kesehatan.
Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi menegaskan, vaksin booster hanya diberikan untuk tenaga kesehatan. Hal itu sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.01/1919/2021.
"Sesuai dengan SE juga bahwa pemberian vaksinasi dosis ketiga atau booster ini hanya diberikan kepada tenaga kesehatan," katanya dalam rilis survei Indikator secara daring, Rabu (25/8).
Dia mengatakan, alokasi vaksin Covid-19 di daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Bukan lagi di Kementerian Kesehatan. Dalam kesempatan terpisah, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, distribusi ke daerah 40 persen kepada Dinkes, 20 persen TNI, 20 persen Polri, serta 20 persen sentra vaksinasi.
- Amien Rais Sindir Jokowi, Minyak, Gas, Kayu untuk Asing
- Ribuan Pengemudi Ojek Online Demo Istana Jokowi Hari Ini
- Prof Romli: Kinerja KPK dan ICW Telah Menyimpang
- Perpres Kendaraan Listrik, Pabrikan Wajib RnD di Indonesia
- Kejaksaan Tetapkan Dahlan Iskan Sebagai Tersangka
- Bendera RRC Diturunkan Paksa di Maluku Utara, Sempat Terjadi Ketegangan dengan Wartawan
Tulis Komentar