PEKANBARU- Program layanan kesehatan yang kini bernama Universal Health Coverage (UHC), merupakan program yang sangat disenangi masyarakat. Untuk diketahui, UHC ini merupakan program pemerintah pusat, yang diperintahkan kepada seluruh provinsi untuk menjalankannya.

Di Provinsi Riau sendiri, program UHC sudah berjalan sejak tahun 2019 lalu. Hanya menggunakan KTP, masyarakat di Provinsi Riau hari ini sudah dapat pelayanan kesehatan gratis.

"Tentu ini suatu terobosan yang sangat luar biasa, banyak masyarakat yang tertarik dan kini menggunakannya, apalagi gratis. Makanya Pak Gubernur Riau Syamsuar, sangat peduli dan fokus dengan program UHC ini," kata Anggota Banggar DPRD Provinsi Riau, H Parisman Ikhwan, kepada wartawan, Selasa (24/10).

Lebih lanjut disampaikan, bahwa UHC ini bukan program baru di Provinsi Riau. Bahkan program ini sudah berjalan sejak tahun 2019 lalu, yang beberapa kabupaten/kota sampai hari ini menjalankannya.

"Jadi kalau ada oknum yang mengaku-ngaku perjuangan dia di DPRD, itu bohong. Kita pastikan hanya cari panggung karena sudah dekat Pemilu. Kenapa tidak dari dulu," tegas Politisi Golkar ini.

"Kita sama-sama tahu lah, tensi politik sekarang tinggi, oknum yang tidak bertanggung jawab bisa jualan apapun, demi mendapat tempat di masyarakat. Tapi ingat, masyarakat kita sudah pintar semua," tambahnya.

Pemprov Riau, lanjut Iwan Fatah-sapaan Parisman Ikhwan, terus mengupayakan lebih banyak kabupaten/kota yang terlibat dalam program percepatan perluasan cakupan jaminan kesehatan semesta atau UHC ini.

Bahkan, tahun 2023 saja, Pemprov Riau telah mengkucurkan Rp 240 miliar untuk mendorong pencapaian UHC.

"Tahun 2023 ini Pemprov Riau telah menganggarkan dananya melalui APBD untuk pembayaran iuran peserta kategori PBI, dengan porsi 55 persen dibiayai oleh Provinsi Riau dan 45 persen dibiayai oleh kabupaten/kota," bebernya lagi.

Dijelaskan Parisman, sebanyak 850 ribu jiwa masyarakat Provinsi Riau, telah ditanggung dari dana APBN yang dibayarkan langsung ke BPJS Kesehatan. Sedangkan 800 ribu jiwa masyarakat Riau, ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah kabupaten/kota, dengan sistem budget sharring, dengan pembagian 55 persen Provinsi dan 45 persen kabupaten/kota

"Jadi berapa tagihan rekening dari BPJS yang masuk, ini langsung dibayarkan oleh Provinsi dan kabupaten/kota, sesuai dengan persentase yang telah ditetapkan. Contohnya, jika tagihan BPJS kesehatan ini sebesar Rp 100 miliar, maka Provinsi Riau membayar sebesar Rp 55 miliar dan kabupaten/kota Rp 45 miliar," jelasnya lagi.

Selain itu, kata Iwan Fatah, sampai hari ini, dana APBD Provinsi Riau yang telah digelontorkan untuk membayar tagihan BPJS Kesehatan untuk 800 ribu jiwa, sebesar Rp 240 miliar.

Jika ditotal keseluruhannya, maka sampai hari ini masyarakat Provinsi Riau, yang telah ditanggung biaya kesehatannya oleh pemerintah, sebanyak 1.650.000 jiwa  dengan pembagian 850 ribu jiwa ditanggung pemerintah pusat, dan 800 ribu jiwa ditanggung Pemerintah Provinsi Riau dan kabupate/kota.

Dengan kondisi ini, legislator yang tunak membantu masyarakat ini berharap ke depan, agar masyarakat Riau tidak takut lagi untuk berobat ke rumah sakit. Sebab, dengan menggunakan KTP saja, masyarakat sudah dapat dilayani dengan fasilitas kelas III.

"Sebaliknya, jika ada rumah sakit yang menolak, maka bisa dilaporkan ke Dinas Kesehatan setempat, atau langsung ke kami, anggota DPRD," sarannya. (***)

Sumber : GN 1 /  Editor : ZULFIKRI