RIAU

36 Jalan di Pekanbaru Dialihkan ke Pemprov Riau, Perbaikan Jalan di Pekanbaru Dipastikan Lebih Cepat

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru Edward Riansyah

GILANGNEWS.COM - Puluhan jalan di Kota Pekanbaru, Riau, beralih status menjadi milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Peralihan status jalan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor KPTS.7464/x/2023.

Ada 36 jalan yang statusnya beralih menjadi milik Provinsi Riau, diantaranya, Jalan Arifin Achmad, Yos Sudarso, SM Amin, Tuanku Tambusai, Akses Siak IV. Kemudian Jalan Jendral Sudirman, Soekarno-Hatta, HR Soebrantas, Simpang Pramuka-PT SIR, Naga Sakti-Melati.

Selanjutnya Jalan Riau, Riau Ujung, Datuk Setia Maharaja, Pesantren, Simpang Pesantren-Simpang Kayu Ara, Simpang Beringin-Maredan, Simpang Air Hitam-Sungai Sibam, Hangtuah, Iman Munandar, Simpang Hangtuah-Simpang Pesantren.

Kemudian Jalan Sisingamangaraja, Sultan Syarif Kasim, M Dahlan, Diponegoro, Patimura, Gajah Mada, Cut Nyak Dien, Ahmad Yani, M Yamin, Juanda, Adi Sucipto, Kartama, Teropong, Cipta Karya Ujung, Cipta Karya, dan Imam Bonjol.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru Edward Riansyah mengatakan, bahwa peralihan pengelolaan jalan dari Pemko Pekanbaru kepada PemProv Riau ada beberapa alasan.

Ia menyebut, sejumlah jalan yang dialihkan kepengelolaannya adalah karena sebagai penghubung antara wilayah Kota Pekanbaru dengan daerah lainnya.

"Seperti Jalan Cipta Karya yang sebelumnya milik Kota Pekanbaru. Itu kan jalan yang bisa untuk nyambung Pekanbaru-Kampar. Jadi itu salah satu alasan provinsi mengambil jalan itu," ujar Edward, yang akrab disapa Edu, Jumat (5/1/2024).

Selain itu kata Edu, ada juga jalan yang belum sepenuhnya milik Provinsi Riau. Sebagian jalan masih ada batasan-batasan milik Pemko Pekanbaru.

"Seperti Jalan Soekarno-Hatta, Tuanku Tambusai, cuman kan kemarin ada batasan-batasan, sekarang sudah semuanya diambil Provinsi Riau," katanya.

Pihaknya berharap, dengan peralihan status pengelolaan 36 jalan itu, pemerintah provinsi bisa langsung melakukan eksekusi terhadap perbaikan jalan tersebut.

Ia menilai, dengan adanya peralihan pengelolaan, Pemko Pekanbaru bisa fokus pada jalan dalam kota. Anggaran pun akan difokuskan pada jalan-jalan dalam kota lainnya.

"Diharapkan pemprov Riau bisa langsung eksekusi terhadap pelaksanaan yang di 36 titik itu. Karena kita bisa prioritaskan ke jalan-jalan dalam kota lainnya dengan uang yang kita punya," ungkapnya.

Selain itu, Pemko Pekanbaru juga tidak perlu mengajukan bantuan keuangan (Bankeu) ke Provinsi Riau untuk perbaikan jalan kota seperti tahun sebelumnya. Menurutnya, saat ini Pemprov Riau bisa langsung menangani jalan yang ada di Pekanbaru sesuai peralihan status tersebut.


Tulis Komentar