Sebelumnya, Gubernur Riau Abdul Wahid mengumumkan rencana pemotongan TPP sebagai bagian dari kebijakan efisiensi keuangan. Menurut Abdul Wahid, langkah ini diambil karena kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau secara riil hanya mencapai Rp8 triliun, sedangkan belanja pegawai sudah menyentuh angka Rp4 triliun.

"Kalau kerja tidak ada, tapi gajinya besar, lalu apa yang mereka kerjakan? TPP itu bukan gaji pokok, tapi tambahan beban kerja. Sementara, belanja pegawai kita sudah melampaui batas yang seharusnya hanya 30 persen dari APBD, namun saat ini mencapai 38 persen. Jika ditambah PPPK, bisa lebih dari 40 persen," ujar Abdul Wahid dalam Forum Konsultasi Publik RPJMD Provinsi Riau 2025-2029, Rabu (12/3/2025).

Selain pemotongan TPP, Pemprov Riau juga akan memangkas sejumlah anggaran lain, seperti biaya perjalanan dinas, konsumsi rapat, hingga sewa gedung untuk kegiatan seremonial dan Focus Group Discussion (FGD).

Keputusan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan ASN. Seorang ASN yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kekhawatirannya atas rencana pemotongan tersebut. Menurutnya, banyak ASN yang mengandalkan TPP untuk menutupi kebutuhan sehari-hari karena sebagian besar gaji mereka sudah terpotong pinjaman.

"Kasihan ASN jika TPP mereka dipotong. Itu yang sangat mereka harapkan untuk mencukupi kebutuhan hidup," ungkap sumber tersebut.

ASN tersebut juga mengungkap alasan banyak ASN di tingkat kabupaten/kota memilih pindah ke provinsi karena besarnya nilai TPP yang cukup fantastis dibandingkan dengan daerah lain.

Dengan polemik yang berkembang, publik menantikan langkah konkret dari Pemprov Riau agar defisit anggaran dapat ditangani tanpa menimbulkan dampak besar pada kesejahteraan para pegawai negeri.

 

Sumber : cakaplah /  Editor : GN 1