Usai kontrak dengan pihak tiga berakhir, maka pengelolaan bakal dialihkan secara swakelola melalui LPS yang telah dibentuk.

"Mudah-mudahan bulan ini selesai semua. Pihak ketiga kan selesai bulan enam (Juni.red) mudah-mudahan kita bisa langsung swakelola," jelasnya.

Ia menambahkan, pemerintah kota juga telah menghitung pengangkutan yang dilakukan DLHK Pekanbaru dan yang dilakukan oleh LPS nantinya.

LPS dibentuk agar sampah terkontrol dari asal hingga ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Nantinya angkutan sampah yang ingin melakukan pengangkutan harus ada izin dari RT/RW dan kelurahan.

Nantinya angkutan yang tergabung dalam LPS akan dikeluarkan rekomendasi pengangkutan dari DLHK Pekanbaru. Bagi angkutan mandiri yang tidak memiliki izin dari RT/RW dan tidak tergabung dengan LPS maka dinyatakan ilegal dan bisa ditindak hukum.

Sumber : riauaktual.com /  Editor : Naufal