Asep menjelaskan bahwa sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tenaga penagih utang wajib memiliki dokumen resmi, seperti surat tugas, sertifikat jaminan fidusia, dan sertifikat kompetensi sebagai tenaga profesional.

“Penarikan kendaraan atau barang jaminan fidusia tanpa dasar hukum yang sah, terlebih jika disertai unsur kekerasan, merupakan tindak pidana. Kami akan bertindak tegas, termasuk terhadap pihak pemberi perintah yang membiarkan praktik semacam itu,” ujarnya.

Melalui forum Coaching Clinic ini, Polda Riau mendorong sinergi antara aparat penegak hukum, perusahaan pembiayaan, dan masyarakat untuk memastikan bahwa setiap proses penagihan dilakukan secara profesional, bermartabat, serta tidak melanggar hak asasi manusia maupun ketentuan hukum yang berlaku.

“Dalam kepemimpinan Kepala Kepolisian Daerah Riau, Irjen Herry Heryawan, kami berkomitmen menjadikan hukum sebagai alat perlindungan masyarakat, bukan alat intimidasi,” tutup Asep.

Sumber : cakaplah.com /  Editor : Naufal