“Terkait iuran, ini kan sudah ada Perda restribusi sampah. Walaupun sampah ini masuk kategori iuran yang disampaikan DLHK kepada kita, ya jangan sampai LPS ini berbisnis dengan masyarakatnya,” tegasnya.

“Karena kita dapat informasi ada Rp45 ribu satu bulannya, ada yang Rp40 ribu, ada yang Rp30 ribu, ada juga yang Rp20 ribu, bervariasi. Jangan konteksnya sekadar profit saja, RT berapa, LPS berapa yang angkutan berapa. Ujung-ujungnya kan yang dikorbankan juga masyarakat. Kita mendesak ini pemerintah jangan sampai berbisnis dengan masyarakat,” tambahnya.

Ia juga menyarankan LPS menyesuaikan iuran sesuai dengan Perda retribusi sampah yang ada. Mendiskusikan dengan masyarakat dan harus disosialisasikan.

“Kondisi ekonomi hari ini masih karut-marut, ditambah lagi iuran sampah yang naiknya sekian persen. Masyarakat pun juga tidak itu saja yang dibayarkan. Jadi ini harus dibicarakan di masyarakat dan harus disosialisasikan,” cakapnya.

Sumber : cakaplah.com /  Editor : Naufal