GILANGNEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto angkat bicara terkait tudingan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal pemberian grasi untuk mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar yang bermuatan politis.

Wiranto pun membantah tudingan tersebut. Dia menuturkan bahwa tidak upaya mempolitisasi pemberian grasi kepada Antasari, apalagi untuk menyerang pihak tertentu.

"Tidak ada (politisasi). Tidak ada satu upaya untuk berlaku merugikan masyarakat. Saya ada di dalam pemerintahan sekarang dan saya sudah mengawal empat pemerintahan," ujar Wiranto sebagaimana dilansir kompas.com, di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/2/2017).

Wiranto memastikan segala kebijakan yang diambil Presiden Joko Widodo sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Dia juga menegaskan bahwa pemberian grasi terhadap Antasari sesuai konstitusi dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.

"Sudah dijelaskan oleh Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara Pratikno), kami semua bergerak dalam koridor hukum, dapat dipertanggungjawabkan secara konsistusi, secara hukum. Itu yang sekarang sedang dilakukan oleh pemerintah," tuturnya.