Menurut dia, Partai Garuda sudah melakukan pemetaan wilayah mana yang akan menjadi sasaran sosialisasi di Pemilu 2019. Namun, dia belum dapat menjelaskan wilayah mana yang disasar.

"Melihat secara langsung kalau perlu tidur bersama rakyat untuk bisa mengambil mereka dan mengambil hati sebagai partai baru yang lebih fresh anak muda," kata dia.

Di kesempatan itu, dia memohon kepada masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan kesempatan kepada partai baru supaya lebih dekat dengan rakyat dan bisa mewakili ke parlemen.

"Mohon dukungan dan doanya," tambahnya.

Sebanyak empat partai politik baru dinyatakan memenuhi syarat menjadi partai politik peserta Pemilu 2019.

Pengumuman itu disampaikan KPU saat membacakan ketetapan hasil verifikasi faktual terhadap partai politik di Hotel Mercure, Jakarta, Sabtu (17/2/2018).

Pengumuman dipimpin Ketua KPU Arief Budiman. Hasil verifikasi partai politik dibacakan berdasarkan urutan partai politik.

Data dari seluruh provinsi ditampilkan di layar. Pengumuman tiap-tiap partai dibacakan secara bergantian oleh komisioner KPU.

Empat partai baru, yaitu Partai Perindo, PSI, Partai Berkarya, dan Partai Garuda.

Selain itu, 10 parpol peserta Pemilu 2014 juga telah dinyatakan memenuhi syarat, yaitu PAN, PDIP, Demokrat, Gerindra, Partai Golkar, Hanura, PKS, PKB, Nasdem, dan PPP.

Bagi parpol yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilu, akan menjalani tahapan Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu 2019 di Ruang Sidang Utama Lantai 2 KPU RI, pada Minggu (18/2/2018).

Garuda adalah akronim dari Gerakan Perubahan Indonesia.  Meski partai ini masih berusia dua tahun lebih namun sudah menjadi peserta Pemilu setelah deklarasikan, 16 April 2015.

Ahmad Ridha Sabana menjabat sebagai Ketua Umum partai. Ia juga adalah Presiden Direktur PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI).

TPI adalah perusahaan milik Siti Hardianti Rukmana, putri sulung Presiden RI kedua, Jenderal Besar Soeharto.

Pada tahun 2015, melalui surat keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Lolosnya Partai Garuda tanpa diduga karena tak pernah ada terdengar sosialisasi secara massif di media sosial, baliho dan pertemuan khusus di Sulawesi Selatan.

Partai ini hanya mempunyai kepengurusan di 19 Kabupaten/Kota di Sulsel.  Tak banyak juga informasi di internet terkait pengurus Partai Garuda di Sulawesi Selatan.

Namun, pelan tapi pasti partai ini mampu lolos dalam administrasi dan verifikasi faktual mencakup keberadaan pengurus inti parpol di tingkat pusat, keterwakilan perempuan minimal 30 persen dan domisili kantor tetap di tingkat DPP.

Kemudian, di tingkat Provinsi, ada tambahan syarat, yakni memenuhi keanggotaan di 75 persen Kabupaten/Kota di 34 provinsi.

Syarat terakhir, yakni status sebaran pengurus sekurang-kurangnya 50 persen kecamatan pada 75 persen Kabupaten/Kota di 34 provinsi.

Khusus Sulsel, dari infopemilu, Partai yang beralamat di Jl Hertasning IX Blok E 26 No 3, punya kader sekitar 12.346.

Jumlah ini berada di peringkat kesepuluh dari 34 provinsi di Indonesia.

"Kami memang tidak banyak sosialisasi karena memang fokus untuk memenuhi syarat KPU," kata Sekretaris Partai GarudaKabupaten Takalar, Nasrullah, Minggu (18/2/2018).

Nasrullah pun mengungkapkan perintah DPP adalah harus lolos bahkan perintahnya tidak main-main.

"Apapun harus dilakukan untuk lolos meskipun kita terlihat bekerja secara senyap," kata Nasrullah lagi.

Lalu siapa "komandan" Partai Garuda di Sulsel?

"Nanti, beliau yang memperkenalkan diri langsung," kata Ulla, sapaan Nasrullah.

Kemenkumham RI pernah menolak logo dari Partai Garuda.

Namun, pengurusnya tetap ngotot di Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

"Pasti ngotot karena memang banyak anak muda itu pengurus di DPP," kata Ulla.

Selama lima hari, pengurus partai Garuda menongkrongi Kemenkumham.

Sumber : tribunpekanbaru.com /