Sebagai contoh, di Kabupaten Kebumen, kekurangan guru PNS mencapai sekitar 2.500 orang. Untuk mengatasi kekurangan guru dan tenaga kependidikan, setiap sekolah merekrut GTT, PTT dan honorer.

Namun, oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen, keberadaan GTT, PTT dan honorer itu tidak diakui oleh dengan alasan melanggar PP nomor 48 tahun 2005 yang melarang pengangkatan tenaga honorer atau sejenisnya.

"Larangan itu yang menyebabkan Pemkab Kebumen tidak mau mengakui keberadaan GTT, PTT dan honorer. Di sini kendala yang kita jumpai," tutur Bamsoet.

Selain soal itu, aspirasi lainnya yang disampaikan perwakilan PGRI adalah soal sertifikasi guru. Para guru menjelaskan bahwa sertifikasi bisa didapatkan melalui Pendidikan Profesi Guru yang diselenggarakan oleh LPTK. Hanya saja untuk bisa mendaftar sebagai peserta pendidikan profesi itu, harus mempunyai surat keputusan yang ditandatangani oleh Bupati/Wali Kota.

"Nah, bupati atau wali kota, sekali lagi mengaku tersandera Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2005, yang melarang pengangkatan guru honorer. Mereka tidak berani melanggar aturan," ujar Bamsoet.

Dengan itu, Bamsoet berjanji segera meminta Komisi X DPR untuk mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memperjuangkan nasib GTT, PTT dan honorer.

"Saya juga akan meminta Komisi II DPR untuk mendorong Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi segera memberi kepastian nasib jutaan GTT, PTT dan honorer di Indonesia," tuturnya.

Sumber : merdekadotcom /