Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, baik kubu petahanan maupun kubu calon penantang harus berhenti melakukan langkah-langkah yang berpotensi memicu emosi masyarakat.
Dia menyarankan, kubu petahana sebaiknya fokus dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan dan berhenti melakukan manuver politik. Menurutnya hal tersebut akan memberikan rasa adil kepada pihak-pihak yang berencana menjadi penantang petahana di Pilpres 2019 mendatang.
Bila kubu petahana terkesan mendominiasi kesempatan dengan melakukan beragam manuver politik maka akan memancing kubu penantang untuk melakukan hal serupa.
"Jadi bagaimana semua pihak tanpa terkecuali fokus menciptakan suasana yang menyongsong Pemilu 2019 yang betul damai, jujur, penuh keadaban, bermartabat," kata Siti kepada wartawan, Minggu (29/4).
Partai politik menurut Siti juga harus ikut bertanggung jawab. Sebagai lembaga yang berhak mencalonkan calon presiden dan wakil presiden di Pemilu, parpol semestinya bisa mengantisipasi potensi konflik tersebut sejak dini.
Siti mengatakan partai politik semestinya bisa mengevaluasi apa yang pernah terjadi di Pilkada tahun lalu, terutama di Jakarta.
"Peserta pemilu harus sejak dini bertanggung jawab, secara moral maupun kehadiran untuk hak politiknya mengusung (capres/cawapres)," katanya.
Selain itu, Siti juga meminta penyelenggara pemilihan umum ikut mengambil langkah-langkah yang tegas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mereka.
Menurutnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) perlu mengambil langkah-langkah proaktif dalam pencegahan konflik, bukan sekadar menunggu laporan atau keluhan dari masyarakat.
Langkah itu bisa diambil dengan melakukan penindakan dan memberikan penalti secara admintratif kepada pihak-pihak yang diduga telah melakukan pelanggaran.
"Tugas pokok dan fungsi Bawaslu ditambah sejak 2016, dia bisa menindak dan memberikan penalti secara administratif tapi secara pidana dia serahkan ke aparat penegak hukum. (Yang harus dilakukan) bukan hanya sekadar menerima keluhan, tapi proaktif melakukan pencegahan," ucap Siti.
Dia juga berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersikap adil kepada seluruh peserta Pemilu 2019 demi mengantisipasi berbagai potensi konflik di tengah masyarakat. Menurutnya, langkah itu dapat diambil dengan mengeluarkan Peraturan KPU (PKPU) yang adil.
Hari ini sebuah video beredar di Youtube menampilkan sejumlah orang yang mengenakan kaus bertuliskan #2019GantiPresiden mengintimidasi orang yang mengenakan kaus #DiaSibukKerja.
Kejadian tersebut diduga terjadi saat acara hari bebas berkendara di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat.
Kelompok yang mengenakan kaus #2019GantiPresiden yang jumlahnya lebih banyak menyebut orang yang mengenakan kaus #DiaSibukKerja sebagai orang bayaran.
Kapolres Jakarta Pusat Komisaris Besar Roma Hutajulu mengatakan, hari ini memang ada dua kejadian dari dua kelompok tersebut di kawasan Bundaran HI di waktu yang hampir bersamaan.
Massa dengan atribut #2019GantiPresiden menggelar kegiatan di bundaran HI. Sedangkan massa #DiaSibukKerja menggelar jalan santai dari perempatan Sarinah menuju Bundaran HI dan berputar kembali ke Sarinah.
Dalam kegiatan tersebut, polisi sudah menurunkan personelnya sebanyak dua kompi atau sekitar 200 orang untuk mengamankan. Saat kegiatan, tak ada gesekan antara kedua kelompok.
Roma menduga, mereka yang jadi sasaran intimidasi, terpisah dari kelompok besar usai kegiatan.
Ia menyayangkan adanya aksi tak menyenangkan yang dilakukan salah satu pihak kepada pihak lain saat berada di area CFD.
"Kalau mau adakan kegiatan itu kan harus saling menghargai," kata Roma saat ditanya wartawan.
Tulis Komentar