Untuk pengecer, pengetatan pengawasan dilakukan dengan menerapkan kewajiban pencatatan data pemasukan, produksi, pengeluaran barang kena cukai, penerimaan, pemakaian, dan pengembalian pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya. Kewajiban pencatatan itu disamping izin berbentuk Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai yang harus dikantongi pengecer.

Sementara, untuk pPengusaha tempat penjualan eceran minuman beralkohol dan penyalur minuman beralkohol yang wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai juga diharuskan mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran minuman mereka pada catatan persediaan (stok) minuman.

Mereka juga wajib mencatat minuman beralkohol yang dikembalikan dari peredaran pada catatan sediaan minuman yang dikembalikan dari peredaran. Catatan tersebut harus pula mencantumkan nama pemasok.

Catatan tersebut harus dilaporkan setiap tiga bulan kepada kantor pengawas pemerintah sebagai bahan untuk melakukan profiling atau analisis.

Sementara itu, untuk pengusaha minuman beralkhol skala kecil dan penyalur minuman beralkohol, pencatatan harus dilakukan dengan melampirkan pemasukan, produksi, dan pengeluaran barang kena cukai dan barang kena cukai yang musnah atau rusak.

Mereka juga wajib mencatat secara lengkap dan benar penerimaan, pemakaian, dan pengembalian pita cukai.

Jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, pemerintah akan mengenakan sanksi administrasi ke mereka sesuai dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Sri Mulyani dalam pertimbangan peraturan tersebut mengatakan bahwa pengetatan aturan tersebut diberikan untuk memberikan kepastian pada proses pencatatan bagi pengusaha pabrik minuman beralkohol skala kecil, penyalur, dan penjual eceran.

"Serta menyesuaikan proses pencatatan dengan perkembangan teknologi dan proses bisnis," katanya seperti dikutip dari peraturan tersebut, Senin (27/8).

Ani dalam pertimbangannya juga mengatakan bahwa peraturan tersebut dibuat untuk melaksanakan amanat UU Cukai.

Sumber : CNN INDONESIA /  Editor : Septian Nandy