“Sebagaimana termaktub dalam pasal 5 Pergub 98 tahun 2018, UMP ini berlaku bagi pekerja/buruh lajang dengan masa kerja kurang dari satu tahun,” ujarnya.
Rahmad menambahkan, dengan ditetapkannya UMP tahun 2018 ini maka para pengusaha di Aceh yang mempekerjakan karyawan tidak boleh membayar upah di bawah angka Rp 2,9 juta. Sementara bagi mereka yang melanggar ketentuan tersebut, akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan perundang-undangan.

Pergub ini berlaku bagi seluruh pekerja atau buruh dan karyawan  baik di perusahaan swasta, BUMN/BUMD dan segala usaha sosial lain. Sedangkan mekanisme pengawasan akan dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan.
“Bapak Plt Gubernur mengimbau seluruh pengusaha dan perusahaan di Aceh untuk mematuhi Pergub ini dan menerapkan UMP baru sebesar R p2,9 juta, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019 mendatang,” jelasnya.

Sebagai catatan, persentase UMP Aceh 2019 lebih kecil dari rerata hitungan ideal dari Kementerian Ketenagakerjaan. Menurut perhitungan Kemnaker, idealnya UMP 2019 naik sebesar 8.03 persen dihitung dari inflasi plus pertumbuhan ekonomi.