Meski begitu, kata Taufan, pemerintahan Jokowi sudah mulai memperbaiki hal itu. Misalnya dalam pembagian jutaan sertifikat lahan bagi masyarakat. Juga dengan penandatanganan Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

"Ada kemajuan, tapi masih ada tantangan yang harus dihadapi," tambah dia.

Di kesempatan yang sama, Menteri Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil menjawab pernyataan Komnas HAM. Sofyan menyebut konflik agraria adalah masalah kompleks.

Konflik agraria, katanya, terjadi karena proses peradilan sengketa tanah yang belum efisien. Selain itu, ada kesemrawutan pendataan tanah sejak dahulu.

"Ini permasalahannya adalah masalah pertanahan ini tidak ditangani secara sistematik sejak waktu lama. Baru pemerintah Pak Jokowi ingin menangani secara sistematik," kata Sofyan.

Sofyan mengklaim pemerintahan Jokowi menaruh perhatian luar biasa terhadap hal ini. Beberapa program ditujukan untuk menyudahi konflik agraria.

Ia menyebut ada program pembagian sertifikat tanah kepada masyarakat. Program itu dimulai tahun 2017 dengan pembagian lima juta sertifikat dan akan terus bertambah hingga selesai pada tahun 2025.

"Ini dilakukan karena masalah belum terdatanya tanah mengakibatkan konflik antar masyarakat, antara masyarakat dengan perusahaan, masyarakat dengan instansi pemerintah, dan seterusnya," kata dia.

Sumber : CNN Indonesia /  Editor : Septian Nandy