Dalam proposalnya, AS mengatakan penggalangan dana ratusan triliun itu akan dilakukan selama satu dekade ke depan.

Selain menggalang dana, Gedung Putih juga menggandakan produk domestik bruto Palestina itu dalam satu dekade terakhir.

Washington juga menargetkan dapat menurunkan tingkat pengangguran Palestina yang tinggi sebanyak satu digit dengan menciptakan jutaan lapangan kerja baru bagi rakyat Palestina.

Negeri Paman Sam berencana mengintegrasikan Palestina dengan negara-negara tetangganya untuk mempermudah rencananya itu.

Dikutip AFP, Gedung Putih merasa yakin inisiatifnya ini memiliki kekuatan untuk mengubah ekonomi Palestina yang bermasalah.

AS menuturkan seluruh dana pembangunan Palestina akan dikelola oleh bank pembangunan multinasional agar terhindar dari praktik korupsi.

Meski terdengar menjanjikan, pemerintah Palestina menolak rencana damai gagasan AS itu dan menganggap pemerintahan Trump yang pro-Israel ingin "membeli" Palestina dan merampas hak mereka untuk merdeka.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas kembali menegaskan penolakan terhadap prakarsa peta perdamaian ekonomi AS tersebut. Ia menyebut rencana reformasi ekonomi harus dilakukan setelah ada solusi politik bagi Palestina-Israel.

"Kami sudah menyatakan tidak akan menghadiri forum di Bahrain. Alasannya adalah permasalahan ekonomi tidak boleh dibahas sebelum problem politik," kata Abbas.

"Selama belum ada solusi politik, kami tidak akan menyepakati persoalan ekonomi."

Palestina bahkan memboikot pertemuan di Bahrain besok.

Palestina menganggap AS hendak menggoda mereka dengan janji menanamkan modal miliaran dolar, supaya menghindari membahas permasalahan politik dengan Israel terutama soal wilayah yang masih diduduki.

Penasihat Abbas, Hanan Ashrawi, mendesak jika berniat serius menjadi penengah dengan Israel dan membuat perdamaian di Timur Tengah, AS harus mengutamakan tuntutan mereka.

"Pertama cabut blokade Jalur Gaza, hentikan pencaplokan tanah, sumber daya dan uang kami oleh Israel, berikan kami kebebasan untuk mengendalikan perbatasan, langit, dan perairan kami. Kemudian biarkan kami membangun ekonomi sebagai bangsa yang bebas dan berdaulat," kata Ashrawi.

Sumber : CNN Indonesia /  Editor : CCL