Salah satunya, Wakil Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Faldo Maldini mengatakan tak menutup kemungkinan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mendapat jabatan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di pemerintahan Joko Widodo di periode 2019-2022.
Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Arya Sinulingga mengaku belum ada keputusan secara resmi soal kesepakatan jabatan Wantimpres untuk Prabowo.
Kendati demikian, Arya tak menampik dari pembicaraan-pembicaraan informal yang dilakukan kubu Jokowi dan Prabowo, hal itu bisa saja terjadi.
"Itu bisa saja terjadi. Sangat wajar Pak Prabowo ditempatkan di Wantimpres. Beliau punya kecintaan terhadap bangsa Indonesia, akan sangat bisa membantu Pak Jokowi," kata Arya kepada media, Selasa (25/6).
Arya menegaskan koalisi Jokowi-Ma'ruf akan dengan terbuka dan senang jika Prabowo betul memegang jabatan Wantimpres di periode pemerintahan 2019-2022 mendatang. Pasalnya, Arya menegaskan hingga kini semua proses demi terwujudnya rekonsiliasi terus dilakukan dengan kubu Prabowo-Sandiaga Uno usai Pilpres 2019.
"Komunikasi dengan kubu Prabowo-Sandi terus dilakukan, tujuannya rekonsiliasi, bisa bahas apa saja," kata Arya.
Sementara itu, juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Andre Rosiade menegaskan sampai saat ini belum ada pembicaraan yang dilakukan oleh Prabowo dengan Jokowi soal bagi-bagi jabatan, termasuk posisi Wantimpres.
"Belum ada deal soal Wantimpres atau Menteri. Pak Prabowo masih fokus di MK sampai 27 Juni besok," tegas Andre yang juga Wakil Sekjen Partai Gerindra itu kepada media.
Menurut Andre, tidak ada satupun pimpinan Partai Gerindra, termasuk Prabowo yang datang menemui Jokowi ataupun pewakilannya untuk membahas kesepakatan jabatan politik di pemerintahan. Ia pun menyindir manuver Wasekjen PAN Faldo yang lebih banyak mencari sensansi belakangan ini.
"Faldo itu cari sensasi saja. Dia asal bunyi (asbun) dan nyinyir buat nambah subscriber Youtube saja. Kalau berani suruh buka-bukaan, pimpinan PAN datang ke Jokowi minta apa? Pimpinan Gerindra tidak ada yang datang minta-minta jabatan," kata Andre.
Atas dasar itu, Andre meminta PAN tidak usah mencampuri urusan 'dapur' Partai Gerindra. Andre memastikan Prabowo pasti akan menemui Jokowi usai putusan MK diumumkan pada Kamis (27/6) mendatang.
"Pertemuan itu juga silaturrahmi, bukan minta-minta jabatan," tegas Andre.
Politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengaku pihaknya sudah banyak mendengar informasi soal kompromi yang dilakukan kubu Prabowo dengan Jokowi. Namun, Ferdinand mengatakan belum mengatahui secara rinci kesepakatan yang dihasilkan dari kompromi tersebut.
"Kami mendengar kompromi itu. Tapi itu hak Partai Gerindra untuk melakukan kesepakatan dengan pihak Jokowi," kata Ferdinand kepada media.
Ferdinand berharap pendukung Prabowo-Sandi tidak kecewa jika benar posisi Wantimpres disepakati oleh Prabowo. Ferdinand berharap para pendukung Ketua Umum Partai Gerindra itu tak marah dengan Prabowo sebagaimana mereka marah dengan Partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhir-akhir ini.
"Intinya Partai Demokrat belum melakukan kompromi dengan pak Jokowi," pungkas Ferdinand.
Sebelumnya, Faldo menyinggung sejumlah kemungkinan yang akan terjadi usai Pemilu 2019. Ia menyinggung bisa saja Jokowi yang bergabung dengan pemerintahan Prabowo jika Prabowo yang menang.
Bisa saja, lanjut dia, Prabowo menjabat sebagai Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres), atau pun Jokowi menjadi penasihat presiden jika Prabowo yang menang. Selain itu Maruf Amin dan Sandiaga Uno mungkin menjadi menteri.
Tulis Komentar