BEM SI menyayangkan jatuhnya korban dalam aksi di berbagai wilayah. Menurut BEM SI, semestinya Jokowi tidak membiarkan adanya tindakan represif.

"Presiden Jokowi seharusnya bisa menangani setiap aksi demonstrasi sebagai bagian aspirasi publik dengan cara yang persuasif, humanis, dan tidak represif. Namun demikian, kondisi saat ini mengharuskan Presiden untuk ambil bagian dalam mengusut, menindak, dan memberikan sanksi kepada aparat yang telah melakukan tindak kekerasan kepada massa aksi," kata Dadan, panggilan Nurdiyansyah.

Dadan menyebut, suara-suara aspirasi mahasiswa tidak begitu banyak dipertimbangkan dalam proses pembuatan kebijakan negara. Dadan mengakui, BEM SI sempat diundang ke Istana pada tahun 2015, namun berlangsung tertutup.

"Kami juga merasa tuntutan yang kami ajukan telah tersampaikan secara jelas di berbagai aksi dan juga jalur media. Sehingga sejatinya yang dibutuhkan bukanlah sebuah pertemuan yang penuh negosiasi, melainkan sikap tegas Presiden terhadap tuntutan mahasiswa. Secara sederhana, tuntutan kami tak pernah tertuju pada pertemuan, melainkan tujuan kami adalah Bapak Presiden memenuhi tuntutan," papar Dadan.

Diberitakan sebelumnya, gelombang unjuk rasa mahasiswa di sejumlah daerah Indonesia menyita atensi Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun berencana menemui mahasiswa untuk berdialog.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi setelah bertemu dengan sejumlah tokoh di Istana, Jakarta Pusat, Kamis (26/9). Jokowi akan bertemu para pengurus BEM pada Jumat (27/9) besok.

"Ya, besok, besok kami akan bertemu dengan para mahasiswa utamanya dari BEM, besok," ucap Jokowi.

Sumber : detiknews /  Editor : Geovanna NL