Karhutla memang menjadi sorotan nasional bahkan Malaysia dalam beberapa bulan terakhir. Apalagi, karhutla menyebabkan kabut asap pekat.
Asap pekat itu membuat sekolah di Pekanbaru diliburkan. Bahkan, 306 mahasiswa asal Malaysia dievakuasi dari Pekanbaru, Riau dan Jambi karena kabut asap. Separuh dari mahasiswa-mahasiswa asing itu akan dipulangkan ke negara asalnya, Malaysia.
Seperti dilansir media lokal Malaysia, The Star, Rabu (25/9/2019), Badan Penanggulangan Bencana Nasional (Nadma) mengumumkan evakuasi ini setelah kondisi kabut asap di Riau semakin memburuk.
"Dari jumlah ini, 165 mahasiswa akan dipulangkan ke Malaysia, sedangkan 141 orang lainnya akan dievakuasi ke Malaysia Hall di Jakarta," demikian pernyataan Nadma yang dirilis Selasa (24/9) waktu setempat.
Selain itu, warga juga terkena infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) akibat karhutla. Berdasarkan data dalam konferensi pers BNPB pada Senin (23/9), 275.793 orang menderita ISPA dalam kurun Februari-September.
Presiden Jokowi memberi ultimatum pada Selasa (6/8). Ancaman itu disampaikan Jokowi saat memberikan arahan untuk menangani masalah karhutla. Menko Polhukam Wiranto, Menteri KLHK Siti Nurbaya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian hadir dalam rapat tersebut.
Jokowi awalnya berbicara tentang aturan penanganan karhutla. Dia menegaskan aturan tersebut masih berlaku. Setelah itu barulah Jokowi menegaskan aturan yang dibicarakan. Dia meminta Panglima TNI dan Kapolri mencopot jajarannya yang tidak bisa mengatasi karhutla.
"Yang tidak bisa mengatasi dengan perintah yang sama, copot kalau tidak bisa mengatasi yang namanya kebakaran hutan dan lahan," ujar Jokowi.
"Tolong pemda, gubernur, bupati, wali kota di-back up. Karena kerugian ekonomi besar sekali. Jadi Pak Panglima, Pak Kapolri, saya ingatkan lagi, masih berlaku aturan main kita," sambungnya.
Berminggu sejak ancaman Jokowi itu, kebakaran hutan dan lahan masih terjadi. Kapolri Jenderal Tito Karnavian pun membentuk tim dari unsur Itwasum dan Propam untuk mengecek penegakkan hukum jajarannya terkait karhutla. Tito akan mencopot Kapolda hingga Kapolsek yang gagal mengatasi karhutla.
"Kalau seandainya di Polda dari penilai ada yang tidak terkendali dan tidak ada upaya maksimal apalagi penangkapan nggak ada, out. Mau Kapolda, Kapolres, Kapolsek, out. Tim sudah dibentuk dan bergerak mulai hari ini," ujar Tito seusai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi di Novotel Pekanbaru, Riau, Senin (16/9).
Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan hingga Selasa (24/9), polisi menetapkan 323 orang dan 14 perusahaan sebagai tersangka karhutla. Dari jumlah itu, Polda Riau di antaranya menetapkan 59 orang tersangka.
Upaya Pemadaman terus dilakukan. Kepala BNPB Letjen Doni Monardo mengatakan berbagai upaya memadamkan api karhutla mulai dari water boombing hingga Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) sudah dilakukan. Namun karhutla kerap terjadi karena lahan yang terbakar adalah lahan gambut.
"Yang terbakar sebagian besar adalah lahan gambut dari 328 ribu hektare lahan yang terbakar sekitar 89 ribu hektare diuraikan adalah lahan gambut. Dan terbesar di wilayah Riau sekitar 40.500 hektare kemudian berikutnya Kalteng 24 ribu hektare, Kalbar, Jambi, Sumsel dan, Kalsel itu," kata Doni. di Graha BNPB, Jalan Pramuka, Jakarta Timur, Kamis (26/9).
Kemarin, surat telegram Kapolri soal mutasi Irjen Widodo Eko Prihastopo. Mutasi itu tertuang dalam surat telegram Kapolri Nomor: ST/2569/IX/KEP/2019 ter tanggal Jumat (27/9/2019).
Irjen Widodo Eko Prihastopo dimutasi jadi Pati Baintelkam, penugasan di BIN. Posisinya akan diganti oleh Irjen Agung Setya Imam Effendi.
"Mutasi ini adalah hal yang alami dalam organisasi Polri sebagai tour of duty and tour of area, penyegaran, promosi dan dalam rangka peningkatan performa kinerja organisasi menuju SDM unggul dan promoter," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (27/9).
Tulis Komentar