"Kami menolak revisi UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan, kemudian menagih janji Presiden Jokowi untuk merevisi PP Nomor 78 Tahun 2014 tentang Pengupahan," tegas Kahar lagi.

Ia menambahkan para buruh juga akan menyuarakan tuntutan lain seperti menolak revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), beberapa RUU bermasalah lainnya, menolak kriminalisasi aktivis, dan penyelesaian permasalahan Papua.

"Kami akan mengingatkan anggota DPR yang baru agar lebih akomodatif memenuhi kepentingan rakyat. Kami minta agar perwakilan anggota DPR menemui kami juga agar mendengarkan langsung apa yang menjadi tuntutan kami," kata dia.

Kahar memastikan aksi unjuk rasa akan dilakukan secara damai. Ia pun meminta kepolisian untuk melakukan penanganan sesuai prosedur. Ia juga meyakinkan bahwa penyampaian pendapat secara terbuka ini bermaksud murni menyuarakan kepentingan buruh.

"Bagi buruh bagi KSPI ini bukan aksi pertama kali, sudah berkali-kali, jadi ini terkoordinir dan murni menyuarakan kaum buruh. Dan kami juga menyayangkan tindakan represif aparat terhadap elemen masyarakat yang menyampaikan aspirasinya," pungkas dia.

Sementara kepolisian memperkirakan massa aksi di depan DPR mencapai 1.500 orang. Polisi menyiagakan 6.000 pasukan untuk di Gedung DPR/MPR.

"Kalau total ada 16.400 Polri dan 7.800 TNI, 570 Pol-PP dan 100 Pamdal," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo kepada wartawan  melalui pesan singkat.

Selain di Gedung DPR/MPR, penjagaan juga dilakukan di kawasan sekitar Istana Negara, pusat-pusat perekonomian, objek vital nasional dan sejumlah jalur lalu lintas utama.

Sumber : CNN Indonesia /  Editor : CCL