Menteri Edhy Diduga Terima Suap Senilai Rp9,8 Miliar, Begini Respon Istana

Kamis, 26 November 2020 | 11:17:41 WIB

GILANGNEWS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan dan menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka penerima suap senilai Rp 9,8 miliar. Penangkapan ini terkait pemberian perizinan tambak usaha perikanan budidaya lobster dari sejumlah pengusaha eksportir benih lobster.

Penetapan dan penahanan resmi dilakukan pada Kamis (26/11/2020) dini hari tadi. Menteri Edhy Prabowo ditahan bersama enam tersangka lainnya berinisial SAF, APM, SWD, AF dan AM.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam keterangannya mengatakan, penangkapan menteri Edhy terjadi sepulang dari kunjungan kerja ke AS. Edhy Prabowo diduga menerima suap dengan total senilai Rp 9,8 miliar yang diantaranya diterima pada tanggal 5 November 2020.

Baca Juga Bom Bunuh Diri Meledak di Makassar, Pimpinan DPRD Pekanbaru Minta Polri Jaga Ketat Rumah Ibadah

Uang itu kemudian digunakan untuk keperluan dan belanja barang-barang mewah selama berada di Honolulu AS sejak tanggal 21 sampai dengan 23 November 2020.

Pada saat lawatan di AS itulah diduga Edhy dan istrinya membelanjakan uang senilai Rp750 juta yang berasal dari dugaan pemberian hadiah dalam kasus ekspor benih lobster.

"Pada tanggal 5 November 2020 diduga terdapat transfer dari rekening pengurus PT ACK ke rekening salah satu bank atas nama AF (staf istri menteri Edhy) sebesar Rp3,4 miliar yang diperuntukkan bagi keperluan Edhy Prabowo dan istrinya serta SAF dan APM (keduanya staf khusus Menteri Edhy). Uang itu lalu digunakan untuk belanja barang mewah di Honolulu AS pada tanggal 21 sampai dengan 23 November 2020," kata Nawawi.

Pihak Istana merespon penetapan status tersangka Menteri Edhy Prabowo. Presiden Joko Widodo, menegaskan menyerahkan sepenuhnya proses Edhy Prabowo kepada KPK.

“Saya percaya KPK bekerja transparan, terbuka, dan profesional,” kata Presiden Joko Widodo dalam memberikan keterangan pers singkatnya di Istana Negara.

Usai pernyataan Presiden Joko Widodo itu, Menko Polhukam Mahfud MD juga ikut memberikan keterangan pers di kantornya, Jalan Merdeka Barat, Jakarta. Ia menegaskan, pemerintah menghargai proses hukum yang berjalan di KPK.

Mahfud mengatakan, pemerintah tidak akan mengintervensi dan menyerahkan proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Dia mengakui, hingga saat ini pemerintah belum tahu pasti tindak pidana apa yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Edhy.

“Silakan itu dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku,” kata Mahfud.

Menteri Edhy Diduga Terima Suap Senilai Rp9,8 Miliar, Begini Respon Istana

Berita Lainnya

Pedagang Pasar Ramadhan Keluhkan Lonjakan Harga, Sosialisasi 4 Pilar MPR RI Jadi Ruang Curhat Ekonomi Rakyat

Rakernas PSI Partai Super Tbk 2026 Jadi Momentum Konsolidasi Menuju Pemilu 2029

Alumni APDN Pekanbaru Purna Bhakti Bantu Warga Terdampak Bencana di Kabupaten Agam

Banjir Bandang (Galodo) Rusak Jembatan Silaiang, Jalan Padang–Padang Panjang Lumpuh

Longsor Tutup Jalan di Kelok 9, Akses Riau–Sumbar Kini Kembali Lancar

Jadwal Bola Malam Ini, 29-30 Agustus 2025: Ada Duel Timnas Indonesia

Terkini

Ida Yulita Tolak Ikut UKK Direksi PT SPR, Sebut Proses Melawan Hukum

Sidang Pemerasan Anggaran PUPR Riau Berlanjut, Saksi Ungkap Mekanisme dan Dugaan Fee

Anggota DPRD Riau Adrias Minta Maaf Absen di Muscab PKB se-Riau

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho Tinjau Banjir, Soroti Drainase Tersumbat di Marpoyan Damai

Pencurian PJU Marak di Pekanbaru, Dishub Koordinasi dengan Polisi

DPRD Pekanbaru Desak Penertiban Kabel Fiber Optik Semrawut

Pemko Pekanbaru Bersihkan Drainase di Jalan Kaswari, Cegah Banjir

TKA Hari Pertama di SD Negeri 1 Pekanbaru Berjalan Lancar

Pemprov Riau Bahas DBH Sawit, Sesuaikan Kebijakan dengan Regulasi Terbaru

DPRD Pekanbaru Soroti Banjir, Minta Penanganan Drainase Diprioritaskan