Ida Yulita Tolak Ikut UKK Direksi PT SPR, Sebut Proses Melawan Hukum
PEKANBARU, — Direktur PT Sarana Pembangunan Riau (SPR), Ida Yulita Susanti, menyatakan tidak akan mengikuti proses Uji Kelayakan dan Kepatuhan (UKK) yang digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk pengisian jabatan direksi baru. Ia menilai proses tersebut tidak sah secara hukum karena dirinya masih menjabat sebagai direktur yang diakui secara administrasi negara.
Ida menegaskan, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM, namanya masih tercatat sebagai direktur resmi PT SPR. Menurut dia, legalitas suatu badan usaha, termasuk BUMD, harus merujuk pada dokumen negara tersebut.
“Sampai hari ini, di SK AHU Kemenkumham, Direktur SPR itu masih nama saya. Secara legalitas negara, saya adalah direksi yang sah,” ujarnya dalam keterangan resmi.
Ia juga menyoroti dugaan pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan UKK. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, kata Ida, proses seleksi direksi hanya dapat dilakukan apabila jabatan tersebut dalam kondisi lowong.
- Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho Tinjau Banjir, Soroti Drainase Tersumbat di Marpoyan Damai
- Pencurian PJU Marak di Pekanbaru, Dishub Koordinasi dengan Polisi
- DPRD Pekanbaru Desak Penertiban Kabel Fiber Optik Semrawut
- Pemko Pekanbaru Bersihkan Drainase di Jalan Kaswari, Cegah Banjir
- TKA Hari Pertama di SD Negeri 1 Pekanbaru Berjalan Lancar
- Pemprov Riau Bahas DBH Sawit, Sesuaikan Kebijakan dengan Regulasi Terbaru
Tulis Komentar