Blok Rokan Bisa Tekan Defisit Riau Rp2,2 Triliun, DPRD Desak PHR Bayar PI 10 Persen

Ahad, 16 Maret 2025 | 23:37:01 WIB

Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri

PEKANBARU — Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, menargetkan peningkatan realisasi Participating Interest (PI) sebesar 10 persen dari pengelolaan ladang minyak Blok Rokan yang dikelola PT Pertamina Hulu Rokan (PHR). Langkah ini diharapkan dapat membantu mengurangi beban defisit anggaran daerah yang saat ini mencapai Rp2,2 triliun.

"Langkah ini diharapkan dapat mengurangi beban defisit anggaran daerah yang saat ini mencapai Rp2,2 triliun," kata Edi, Ahad (16/3/2025).

Edi menjelaskan, pihaknya sedang mencari sumber penerimaan baru untuk menekan defisit tersebut, salah satunya melalui sektor migas. Upaya tersebut melibatkan koordinasi dengan pihak PHR guna memastikan hak daerah atas PI dapat terealisasi secara optimal.

Baca Juga Sebelum Sidang, Fifi Lety Indra Beberkan Fakta Tersembunyi soal Ahok

Baca Juga Jaksa sebut sikap ahok merasa paling benar

"Kami sudah melakukan hearing dengan PHR dan meminta mereka mendukung peningkatan realisasi PI 10 persen untuk daerah, guna membantu menutup defisit pada 2025," jelas Edi.

Ia mengungkapkan bahwa pada 2024 terjadi overestimasi dalam proyeksi pendapatan dari PI yang ditargetkan Rp1,4 triliun, namun realisasinya belum mencapai Rp300 miliar. Hal ini berdampak pada penundaan sejumlah kewajiban pembayaran oleh pemerintah daerah.

"Realisasi PI ini tergantung profit mereka. Dengan produksi minyak Riau yang stabil di atas 160 ribu barel per hari, seharusnya pendapatan bisa lebih besar. Kami meminta PHR transparan dalam melaporkan produksi migas mereka, karena daerah memiliki hak atas PI 10 persen," tegas Edi.

Menurut Edi, langkah efisiensi anggaran pun telah dipertimbangkan, namun potensi penghematan maksimal hanya sekitar Rp800 miliar atau tiga persen dari APBD. Oleh karena itu, pihaknya menekankan pentingnya penggalian dan optimalisasi sumber pendapatan baru.

"Kita tidak bisa menyerah dengan kondisi defisit ini. Jika pun efisiensi dilakukan, maksimalnya hanya Rp800 miliar atau sekitar tiga persen dari APBD. Karena itu, sumber pendapatan baru harus segera kita gali dan optimalkan," pungkas Edi.

Participating Interest (PI) sebesar 10 persen merupakan bagian yang wajib ditawarkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) kepada BUMD sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016. Aturan ini merupakan turunan dari PP Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas.

Halaman :

Blok Rokan Bisa Tekan Defisit Riau Rp2,2 Triliun, DPRD Desak PHR Bayar PI 10 Persen

Berita Lainnya

Respons Cepat dan Akuntabel, Nawakara Hadirkan Keamanan Korporasi Berbasis AI

Program Makan Bergizi Gratis Sentuh 165 Ribu Warga Pekanbaru, DPRD: Ini Investasi Masa Depan

Forum Pengelola Parkir Pekanbaru Protes Kebijakan Pemko, DPRD Nilai Berpotensi Picu Kegaduhan

DPRD Bahas Anggaran Rakyat, Pemerintah Pekanbaru Menghilang: Ada Apa?

DPRD Pekanbaru Temukan Dugaan Pelanggaran dalam Pembangunan Tol Pekanbaru–Rengat

Polemik Perwako RT/RW Memanas, Wali Kota Agung Nugroho Ajak Dialog Terbuka dengan DPRD dan RT/RW

Terkini

Pemko Pekanbaru Operasikan Simpang Baru Tuanku Tambusai–Jalan Paus, Kemacetan Berkurang

PUPR-PKKP Riau Diminta Segera Rampungkan Pendataan dan Perbaikan Jalan Provinsi di Pekanbaru

DPRD Pekanbaru Tantang DLHK Ubah Pola Sampah 2026: Bukan Lagi Angkut Lalu Buang

Kontrak PT SPP Berakhir, Pemko Pekanbaru Amankan Aset Danau Bandar Kayangan

Pelaku Jambret di Tampan Pekanbaru Kabur ke Sumbar, Akhirnya Ditangkap Polisi

Harga CPO Riau Awal 2026 Fluktuatif namun Cenderung Menguat

Program MBG Pekanbaru Diperluas, 165 Ribu Peserta Didik Masih Belum Terjangkau

Simpang Pasir Putih Pekanbaru Rusak Parah, Jalan Berlubang Picu Macet dan Bahaya Kecelakaan

Bea Cukai Pekanbaru Amankan 160 Juta Batang Rokok Ilegal, DPRD Minta Pengawasan Ditingkatkan

Flyover Simpang Garuda Sakti Pekanbaru Segera Dibangun, Pemprov Riau Mulai Bebaskan Lahan 2026