SF Hariyanto Klarifikasi Isu Defisit Anggaran Riau: ''Hanya Rp132 Miliar, Bukan Rp2,2 Triliun!''

Sabtu, 22 Maret 2025 | 20:03:21 WIB
Wakil Gubernur Riau (Wagubri), SF Hariyanto

GILANGNEWS.COM - Wakil Gubernur Riau (Wagubri), SF Hariyanto, memberikan klarifikasi terkait isu defisit anggaran dan tunda bayar di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang belakangan ramai diperbincangkan. Ia menegaskan bahwa informasi yang beredar tidak sepenuhnya benar dan perlu diluruskan agar masyarakat tidak mendapatkan informasi keliru.

"Awalnya saya ingin diam saja, tapi karena informasinya makin simpang siur, saya rasa perlu diluruskan. Ada yang menyebut defisit mencapai Rp2,2 triliun, itu tidak benar. Data yang benar adalah defisit hanya Rp132 miliar, saya punya datanya," ujar SF Hariyanto dalam keterangannya, Jumat (21/3/2025) malam.

Menurutnya, isu defisit yang berkembang tersebut berpotensi menyesatkan jika tidak segera diklarifikasi. SF Hariyanto menjelaskan, defisit terjadi karena realisasi pendapatan Pemprov Riau pada tahun 2024 hanya mencapai Rp9,4 triliun dari target Rp11 triliun atau sekitar 85,42 persen.

  • Baca Juga BPJS Ketenagakerjaan Tambah Peserta Pekerja Informal
  • Baca Juga Kini BPJS Ketenagakerjaan Siapkan Program Jaminan Pensiun.
  • Baca Juga Biaya Kecelakaan Kerja bagi yang ikut Program BPJS diTanggung 100 %
  • "Inilah salah satu faktor utama yang menyebabkan defisit," katanya.

    Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi adalah target pendapatan dari participating interest (PI) yang ditargetkan mencapai Rp736 miliar, namun realisasinya hanya Rp200 miliar. Hal ini disebabkan kebutuhan operasional PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) yang difokuskan pada pencapaian target produksi minyak 1 juta barel per hari.

    Sebagai langkah strategis, Pemprov Riau telah melakukan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Pemangkasan anggaran yang tidak efektif, termasuk perjalanan dinas, menghasilkan penghematan mencapai Rp386 miliar.

    "Ditambah lagi dengan penganggaran gaji PPPK dan CPNS yang sebelumnya dialokasikan dari Januari hingga Desember 2025, namun realisasinya baru dimulai pada Juni dan Oktober. Ini menambah saving anggaran sekitar Rp419 miliar. Jadi totalnya hampir Rp800 miliar saving anggaran kita," terang Hariyanto.

    Untuk solusi tunda bayar sebesar Rp916 miliar kepada pihak ketiga, Pemprov Riau telah melakukan pergeseran anggaran dalam kegiatan tahun 2025 pada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Sementara itu, tunda salur ke kabupaten/kota sebesar Rp550 miliar telah dialokasikan dalam APBD 2025 sebesar Rp1,2 triliun.

    "Anggaran ini nantinya akan digunakan untuk menutupi kewajiban tunda salur tahun 2024 sebesar Rp550 miliar, dan sisanya Rp740 miliar untuk kewajiban tahun 2025," jelasnya.

    SF Hariyanto menegaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Gubernur Riau, Abdul Wahid, dan akan menggelar rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk memastikan seluruh permasalahan ini tertangani dengan baik.

    "Saya sudah koordinasi dengan Pak Gubernur dan TAPD agar semua data disampaikan secara valid dan utuh, supaya tidak ada lagi informasi yang simpang siur di publik," pungkasnya.

    Halaman :

    Terkini

    Harga CPO Riau Awal 2026 Fluktuatif namun Cenderung Menguat

    Selasa, 13 Januari 2026 | 20:49:12 WIB