GILANGNEWS.COM - Kebijakan impor beras oleh pemerintah haruslah menjadi pilihan terakhir guna mengatasi krisis produksi beras dalam negeri.
Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan PDIP telah menyampaikan masukan dan rekomendasi kepada Presiden Jokowi terkait rencana pemerintah mengimpor beras.
PDIP, kata Hasto, menyampaikan kepada Jokowi bahwa impor beras haruslah menjadi pilihan terakhir yang bisa ditempuh pemerintah.
Selain itu, PDIP juga mengusulkan agar dijalin kerjasama strategis dengan negara-negara penghasil beras seperti Vietnam, Thailand dan Kamboja untuk mengatasi krisis beras dalam negeri.
"Impor harus jadi pilihan paling akhir. Kami yakin bahwa Pak Jokowi melihat hal di lapangan, melihat bagaimana kemampuan produksi nasional kita sehingga tentu saja sebelum kebijakan tersebut, evaluasi sangat diperlukan. Jangan sampai impor dilakukan hanya sekadar mendapatkan aspek deflasi untuk memperbaiki stabilitas makro," kata Hasto saat di sela-sela Rakerdasus PDIP Sumut, di Medan, Sabtu (20/1).
Hasto yang hadir mendampingi Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri ini menegaskan, bahwa PDIP menolak tegas langkah-langkah mencari keuntungan dengan cara-cara tidak benar. "Kami menolak adanya pemburu rente dalam setiap kebijakan impor," tegasnya.
Pemerintah ngotot akan rencananya mengimpor beras dengan alasan mengatasi krisis beras dalam negeri. Namun, PDIP berkeyakinan Jokowi akan mempertimbangkan masukan partai berlogo banteng moncong putih itu.
PDIP sebagai partai utama pendukung pemerintah menurut Hasto berkewajiban memberikan masukan dan rekomendasi kepada pemerintah atas kebijakan yang akan berdampak luas.
Sementara itu, Megawati yang sebelumnya ditanya soal rencana impor beras pemerintah tidak menanggapinya. Ia hanya berlalu meninggalkan wartawan yang menanyainya.
Bahkan, air mukanya sempat berubah saat kembali ditanya wartawan. "Yang sopan dong," kata Mega.
Setelah itu, ia yang dikawal ketat hanya diam. Setelah Rakerdasus, Megawati dijadwalkan langsung bertolak ke Jakarta.