Menhan Akan Bahas Tahun Politik dengan TNI dan Polri

Sabtu, 05 Mei 2018 | 11:25:52 WIB
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.

GILANGNEWS.COM - Kementerian Pertahanan akan membahas kesiapan pemerintah terkait pengamanan tahun politik. Untuk itu, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu akan memanggil Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian.

"Nanti saya akan kumpulkan panglima TNI dengan Kapolri dan susunannya kedepan yang penting siaplah segala situasi kita harus siap," kata Ryamizard di Markas Batalion 467 Korps Pasukan Khas (Kopaskhas) TNI AU, di Pondok Gede, Jakarta Timur, Jumat (4/5).

Ia mengatakan pihaknya siap untuk mengamankan pesta demokrasi yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali ini. Ia juga mengimbau agar masyarakat tidak perlu takut berlebihan menghadapi pemilihan umum 2019 mendatang.

  • Baca Juga Terungkap! Pelaku Bom Bunuh Diri Katedral Makassar Diduga 2 Orang Naik Motor
  • Baca Juga Angkat Bicara! Kapolda Riau Sebut Pengamanan terhadap Masyarakat Selalu Berjalan
  • Baca Juga Breaking News! Bom Makassar, Walikota Ungkap Tak Ada Korban di Dalam Gereja Katedral
  • Baca Juga Sadis! Bom Bunuh Diri Terjadi di Gereja Katedral Makassar, Potongan Tubuh Berserakan
  • Ia mengaku tidak suka stigma yang muncul di publik seakan tahun politik adalah tahun yang mencekam dan mengerikan. Menurutnya pemilu bukanlah perang yang barus ditakuti.

    "Saya paling enggak suka kita ini pesta demokrasi joget-joget, ini kok seram-seraman. Bagaimana pesta seram-seraman kayak mau perang aja. Enggak boleh, kami menjaga keamanan saja," kata dia.

    Selain itu, ia juga mengingatkan kepada Prajurti TNI agar tetap menjaga keamanan dan netralitasnya di tahun politik ini. Prajurit TNI, kata dia, haram hukumnya untuk terlibat dalam politik praktis.

    "Yang penting adalah tentara tidak boleh cawe-cawe apalagi mengarah-arahkan itu haram," katanya.

    Sebelumnya, mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu justru menganjurkan kepada seluruh prajurit TNI untuk membimbing dan mengarahkan istri beserta sanak keluarga lainnya untuk memilih pemimpin yang pantas memimpin Indonesia kedepannya.

    "Kalau istri, keluarga boleh. Tapi dikasih tahu milih tuh yang benar. Kalau tidak benar nanti negara jadi tidak benar . Kalau (pemimpin) kacau kita juga rugi," tutur Ryamirzad.

    Terkini